Komitmen net zero emission di tahun 2060 berusaha diwujudkan pemerintah Indonesia dengan memberikan perhatian penuh terhadap pengembangan energi baru terbarukan skala nasional maupun global.
- Menko Airlangga Pimpin Apel Kesiapan Penanganan Karhutla di Sumsel
- BLT Rp 600 Ribu Akan Cair Sebelum Lebaran
- Jelang Ramadhan, Menko Airlangga Pantau Harga Bahan Pokok
Baca Juga
Pemerintah juga berpartisipasi aktif dalam upaya mitigasi emisi global dalam rangka mengantisipasi perubahan iklim.
“Kita harus berusaha menyeimbangkan kenaikan permintaan energi di masa depan dengan komitmen reduksi karbon. Untuk itu, pengembangan energi baru terbarukan menjadi hal yang sangat penting,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Jumat (8/4).
Ia menegaskan, energi baru terbarukan harus mampu menggantikan energi karbon yang mempunyai emisi tinggi seperti bahan bakar fosil, terutama untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri.
Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia menargetkan pencapaian proporsi energi baru terbarukan sebesar 23 persen dari total sumber energi pada 2025 mendatang.
Tahun 2021 lalu, sudah diakselerasi transformasi energi dengan pengurangan emisi karbon pada pembangkit listrik di Indonesia hingga mencapai 10,37 juta ton atau lebih dari dua kali lipat dari target reduksinya.
“Pemerintah Indonesia juga akan mengimplementasikan kebijakan harga karbon dalam bentuk carbon cap and trade, serta skema pajak karbon di 2023," sambungnya.
Kebijakan tersebut akan menentukan batas atas dalam emisi karbon di beberapa sektor tertentu dan memperkenalkan perdagangan dan skema pajak karbon.
"Kami harap kebijakan ini dapat memberikan keuntungan bagi industri untuk mengubah energinya menjadi sumber terbarukan,” demikian Menko Airlangga. 
- PTBA Pangkas Emisi Karbon 217 Ribu Ton, Dorong Transisi Energi Bersih
- PLN Dukung Ajinomoto Indonesia dalam Upaya Pengurangan Emisi Karbon dengan REC
- Menko Airlangga Pimpin Apel Kesiapan Penanganan Karhutla di Sumsel
