Negara Indonesia merupakan negara besar dengan jumlah ribuan etnik, budaya, adat-istiadat serta sebaran yang luas. Itulah yang membuat Indonesia negara majemuk terbesar dunia. Salah dalam pengelolaan akan menimbulkan berbagai konflik di daerah hingga membuat Timor Timur memisahkan diri menjadi Negara Timor Leste.
- Dilantik Jadi Menteri ATR, SBY Beri Pesan Menyentuh Untuk AHY
- Kemenkumham Sumsel Lakukan Harmonisasi 10 Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Musi Rawas
- Jokowi Sebut Pandemi Ibaratkan Kawah Candradimuka
Baca Juga
Dengan ribuan suku yang ada pemerintah harus bisa merangkul semuanya sehingga bibit perpecahan yang ada di negara ini bisa teratasi.
"Indonesia ini bangsa yang majemuk, bahkan terbesar di dunia. Ada sekitar 1072 etnik tersebar di ribuan pulau. Uni Soviet saja yang punya sekitar 170 etnik bisa bubar. Sebenarnya mengelola Indonesia itu ada di Sila ke-3 Pancasila yakni Persatuan Indonesia yakni bagaimana pemerintah mau dan mampu mengelola kemajemukan. Hanya saja terkadang hal ini sering dilupakan pemerintah sendiri," ungkap Letjen (Purn) Kiki Syahnakri, mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat dalam sebuah dialog virtual Mengenang Indonesia Mengenang Timor Leste bersama Teguh Santosa (Ketua JMSI) dan wartawan Timor Leste, Jose Antonio Belo, Kamis (03/09/2020).
Kiki Syahnakri menjelaskan, Sila Ke-3 Persatuan Indonesia yakni bagaimana pemerintah bisa menyatakan semuanya, menyatukan kemajemukan menjadi suatu kekuatan bersama. Konflik-konflik yang ada di daerah tersebut timbul akibat pemerintah gagal memahami setiap kemajemukan di daerah sehingga menimbulkan rasa tidak kepuasan, rasa keadilan yang kurang dan lainnya.
"Seperti di setiap daerah itu ada tanah-tanah ulayat, hutan adat yang selama ini dikelola masyarakat setempat namun kini dikelola untuk perkebunan dan lahan pertambangan. Secara ekonomi hal itu tentu menghasilkan tapi juga akan menimbulkan konflik-konflik karena kebutuhan rakyat di sana ikut diambil pula," ungkap mantan Pangdam Udayana itu.
Konflik di tanah di tanah Papua misalnya lanjut Kiki, wilayah PT Freeport diketahui selama ini didiami dua suku besar tapi perhatian terhadap mereka sangat kecil karena keinginan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan ekonomi, pendidikan tidak maksimal. Bahkan hingga saat ini para suku tetap dijadikan kaum marjinal.
"Ini terjadi karena pengelolaan ekonomi kita masih berlaku sistem feodal, ekonomi masih dikuasai kelompok-kelompok kecil. Hal ini juga terjadi akibat perubahan sistem demokrasinya dari keterwakilan menjadi keterpilihan. Kalau di masa bung Karno dan Pak Harto. Ada keterwakilan dari suku dayak di Kalimantan, suku Papua di parlemen. Sekarang kan tidak, sistemnya menjadi petugas partai," ungkapnya.
"Sehingga banyak bukan orang yang diwakili yang terjadi sekarang. Seperti perwakilan Papua di DPR ternyata diisi bukan orang Papua asli tapi diwakilkan orang partai berdasarkan hasil politik one man one vote," tambah Kiki.
- Presiden Joko Widodo Kunker ke Sumatera Utara, Ini Agendanya
- Tingkatkan Komunikasi Publik yang Efektif, Kemenkumham Sumsel Gelar Pelatihan Kehumasan dan Keprotokolan
- Sakit, Keberangkatan Satu Jemaah Calon Haji Asal Prabumulih Sumsel Ditunda
