Masih Masuk Daerah Miskin, Pemkab Muratara Fokus pada Pemerataan Pembangunan dan SDM

Musrenbang Kabupaten Musi Rawas/ist
Musrenbang Kabupaten Musi Rawas/ist

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) menyatakan komitmennya untuk terus mendorong pemerataan pembangunan serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini disampaikan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten yang digelar pada Kamis (11/4).


Bupati Muratara, Devi Suhartoni, menegaskan bahwa meskipun Muratara telah lepas dari status daerah tertinggal, wilayah ini masih masuk dalam kategori daerah miskin.

“Kami masih fokus pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan SDM, terutama dalam bidang keagamaan, ekonomi kerakyatan, pendidikan, dan kesehatan,” ujar Bupati Devi.

Ia menambahkan, visi dan misi kepemimpinannya saat ini akan diselaraskan dengan arah pembangunan nasional yang diusung Presiden Prabowo Subianto, serta Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru. Penyesuaian ini diharapkan bisa memperkuat sinergi pembangunan lintas sektor.

Salah satu wilayah yang menjadi perhatian khusus adalah Kecamatan Ulu Rawas, yang dinilai memiliki potensi ekonomi kerakyatan namun terhambat oleh kondisi geografis dan status lahan seperti hutan lindung, taman nasional, dan hutan produksi. Untuk itu, Pemkab Muratara akan mengarahkan pembangunan di wilayah tersebut ke sektor peternakan dan perikanan, sesuai dengan prioritas program nasional.

“Kami ingin Ulu Rawas berkembang tanpa melanggar aturan terkait kawasan hutan. Fokus kita ke sektor yang sesuai dengan potensi lokal,” jelas Devi.

Selain itu, Devi menegaskan bahwa Muratara harus mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan dan sandang. Dengan ribuan hektare sawah yang tersedia, ia yakin Muratara tidak perlu bergantung pada pasokan dari luar daerah jika pengelolaan lahan dilakukan secara optimal.

“Kalau dikelola dengan benar, sawah yang ada bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakat,” tegasnya.

Bupati juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 3.000 warga melalui sektor pertambangan. Namun, ia menyayangkan tingkat disiplin yang masih rendah di kalangan pekerja.

“Sayangnya, banyak yang tidak tahan bekerja karena kurang disiplin dan tidak bisa mengikuti kebijakan perusahaan,” tutupnya.