Kekosongan kepengurusan di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, karena belum diumumkannya komisioner terpilih untuk menggantikan kepengurusan sebelumnya, telah mengakibatkan pengambilalihan wewenang oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.
- Puluhan Laporan Pelanggaran PSU Masuk ke Bawaslu Empat Lawang, ASN dan Kades Jadi Sorotan
- Puluhan Laporan Pelanggaran PSU Masuk ke Bawaslu Empat Lawang, ASN dan Kades Jadi Sorotan
- DKPP Hentikan Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Bawaslu Lahat
Baca Juga
Masa bakti para komisioner sebelumnya berakhir pada tanggal 14 Agustus 2023, namun hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai komisioner Bawaslu yang akan mengisi kekosongan tersebut.
Isna Yeni, Kepala Koordinator Sekretariat Bawaslu Muara Enim, menyampaikan bahwa karena belum ada pengumuman mengenai 5 nama terpilih untuk periode 2023-2028, maka wewenang Bawaslu Kabupaten Muara Enim untuk saat ini diambil alih oleh Bawaslu Provinsi Sumsel.
Meskipun dalam kondisi ini, staf sekretariat tetap menjalankan tugas dan aktivitas sehari-hari dengan optimal. Darmawan, staf administrasi Sekretariat Bawaslu Muara Enim, mengonfirmasi bahwa tugas-tugas yang berhubungan dengan administrasi dan tupoksi tetap berjalan sesuai dengan rencana.
"Tidak terganggu, aktivitas berjalan seperti biasanya meski ada kekosongan," katanya.
Darmawan juga menegaskan bahwa dengan terpilihnya komisioner Bawaslu Kabupaten Muara Enim untuk periode 2023-2028, diharapkan ada sinergi yang kuat antara Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi dalam melaksanakan tahapan-tahapan Pemilihan Umum yang akan datang. 
- Teror Ular Kobra di Desa Celikah OKI, Dua Warga Tewas Dipatuk
- Presiden Prabowo Tanam Padi Serentak di Sumsel, Dorong Swasembada hingga Jadi Lumbung Pangan Dunia
- Puluhan Laporan Pelanggaran PSU Masuk ke Bawaslu Empat Lawang, ASN dan Kades Jadi Sorotan
