Money politics atau politik uang masih akan selalu terjadi di setiap penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada. Sebab, saat ini 50 persen masyarakat Indonesia belum sejahtera.
- Jelang PSU, Tim Gakkumdu Tangkap Dua Pelaku Politik Uang di Serang
- Pilkada Serentak, Politik Uang, dan Masa Depan Kepemimpinan di Indonesia
- Jelang Pencoblosan, Tokoh Perempuan Palembang Ajak Kaum Hawa Awasi Politik Uang
Baca Juga
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata mengatakan, pihaknya menyadari tidak mudah mengubah suatu kebiasaan yang sudah terjadi selama ini, yakni money politics.
"Kenapa money politics masih berjalan? Ya saya harus sampaikan, 50 persen masyarakat kita itu masih belum sejahtera. Dan 50 persen lebih itu juga tingkat pendidikannya belum baik," ujar Alex seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (15/8).
Menurut Alex, dua hal tersebut, yakni kesejahteraan dan pendidikan, merupakan syarat mutlak jika ingin demokrasi Indonesia berjalan dengan sehat.
"Jadi jangan berharap saja dengan calon pimpinan atau anggota DPRD yang berintegritas, penyelenggara yang berintegritas, tetapi tidak kalah pentingnya adalah bagaimana rakyat masyarakat selaku pemilih itu juga berintegritas," papar Alex.
Namun demikian, Alex mengaku pihaknya dengan berbagai stakeholder, termasuk wartawan akan terus menyuarakan kepada masyarakat untuk menghindari dan menolak politik uang pada Pemilu 2024 nanti.
"Bagaimana kita mendorong masyarakat itu untuk menolak setiap tawaran atau apapun (terkait Pemilu)," pungkas Alex.
- Muzani Sudah Ingatkan Ahmad Dhani Jangan Singgung Hal Sensitif
- KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Pemkab Lamteng di Kasus Suap Proyek di OKU
- Nurul Ghufron Didukung Siaga 98 Ikuti Seleksi Calon Hakim Agung
