Pemanfaatan energi terbarukan menjadi kunci untuk menurunkan emisi karbon dan mencegah dampak krisis iklim.
- Presiden Prabowo Resmikan Enam PLTS di Wilayah 3T untuk Dorong Energi Terbarukan
- PLN Pacu Pemanfaatan Energi Terbarukan untuk Masa Depan Berkelanjutan
- Sepakat Soal Energi Terbarukan, Cik Ujang Ingin Setop Batu Bara di Indonesia
Baca Juga
Namun, peralihan dari energi fosil ke energi terbarukan, atau transisi energi, harus dilakukan dengan adil dan terencana.
Hal ini menjadi fokus utama Forum Transisi Energi Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang diselenggarakan oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumsel bekerja sama dengan Institute for Essential Services Reform (IESR), Rabu (29/5).
Forum ini melibatkan perwakilan dari 17 kabupaten dan kota di Sumsel, perguruan tinggi, industri, dan media massa. Tujuannya adalah untuk menyatukan visi dan misi dalam menghadapi transisi energi dan mempersiapkan strategi untuk meminimalisir dampak negatifnya.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumsel, Hendriansyah melalui Kabid Energi, Aryansyah mengatakan transisi energi bukan hanya tentang perubahan teknologi, tetapi juga tentang perubahan perilaku dan pola pikir.
"Melalui forum ini, kami berharap dapat menciptakan kesadaran dan komitmen bersama untuk masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan," ujar Aryansyah.
Sumatera Selatan, sebagai penghasil batubara terbesar di Indonesia, memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi terbarukan.
Data Dinas ESDM Provinsi Sumsel menunjukkan bahwa kapasitas terpasang pembangkit energi terbarukan di Sumsel mencapai 989,12 megawatt (MW) hingga tahun 2023.
Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan IESR, Marlistya Citraningrum, menekankan bahwa transisi energi harus dilakukan secara berkeadilan.
Menurutnya, ada tiga prinsip untuk mewujudkan prinsip keadilan dalam transisi energi. Pertama, keadilan di tingkat lokal, mempertimbangkan pihak yang terdampak dari transisi energi.
Kedua, keadilan dari perspektif kewenangan, tentang membangun partisipasi pengambil kebijakan di tingkat yang berbeda sehingga tercipta sinergi dan perencanaan transisi energi yang kontekstual.
Ketiga, keadilan dalam jangka panjang yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan mengantisipasi dampak perubahan struktur perekonomian pada masyarakat
"IESR berkomitmen untuk mendukung Pemprov Sumsel dalam mewujudkan transisi energi yang adil dan berkelanjutan," kata Marlistya.
Dia mengatakan, transformasi menuju sistem energi dan ekonomi berkelanjutan memerlukan inovasi kebijakan yang berlandas pada kajian ilmiah berbasis data.
IESR sendiri telah melakukan penelitian dan membangun jejaring dengan berbagai pihak di Sumsel untuk membantu proses transisi energi.
"Kami juga telah melakukan sejumlah penelitian yang dilakukan secara kolaboratif dengan akademisi Universitas Sriwijaya untuk mengkaji tantangan dan peluang transformasi ekonomi di Sumsel, serta membangun Jejaring Jurnalis Transisi Energi (JTE) Sumsel bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palembang dan Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ)," pungkasnya. 
- Presiden Prabowo Resmikan Enam PLTS di Wilayah 3T untuk Dorong Energi Terbarukan
- PLN Pacu Pemanfaatan Energi Terbarukan untuk Masa Depan Berkelanjutan
- Sepakat Soal Energi Terbarukan, Cik Ujang Ingin Setop Batu Bara di Indonesia
