Bupati Empat Lawang, Joncik Muhammad, resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum
dengan predikat summa cum laude Universitas Islam Negeri Sultan Agung,
Semarang.
- Mengawal Janji Kepala Daerah Terpilih: Lanjutkan Madani Jilid 2, Fokus Pertanian dan Keamanan di Empat Lawang
- Kades di Empat Lawang Diminta Tekan Peredaran Narkoba di Wilayahnya
- Serius Maju Pilgub Sumsel, Joncik Muhammad Ambil Formulir di Partai Nasdem
Baca Juga
Summa Cumlaude adalah istilah yang berarti "With Highest Praise" atau dengan kehormatan tertinggi ini mensyaratkan mahasiswa lulus dengan IPK 3,90 hingga 4,00.
Hal itu diterima Joncik setelah berhasil mempertahankan disertasinya berjudul "REKONSTRUKSI REGULASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG KEAMANAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT YANG BERBASIS NILAI KEADILAN" dalam Sidang Promosi Doktor Ilmu Hukum yang dilakukan secara Hybrid yaitu Daring Melalui Zoom Meeting dan Luring lansung di Aula Fakultas Hukum, Unisula, Semarang, Sabtu (28/01/2023).
Sidang dibuka oleh rector unisula Prof.DR. H. Gunarto, SH. S.E, M.Hum tepat pukul 09.00 Wib yang langsung memperkenalkan Dewan Penguji yang bertugas Yaitu Prof. DR. Anis Masturhatun, S,H, M.H (Co-Promotor/ketua Program Doktor) Prof. DR. Idzan Fautama, M.A (Guru Besar UIN Sunan Gunung Jati) Prof. DR. H. Faisal Berlian, S.H, M.H (Guru Besar Univ Raden Fatah).
Prof. DR. Ahmad Busro (Guru Besar Univ Diponegoro), Prof. DR. Wahyuningsih, S.H, M.H (Sekretaris Prodi Doktor Ilmu Hukum Unisula), Prof. Ayu (Dekan Fak Hukum Univ Sebelas Maret Solo), DR. Bambang, S,Hm M.H (Dekan Fak Hukum Unisula), DR. H. Erli Salia, S.H, M.H (Co-Promotor/Dosen Univ Muh Palembang).
Setelah memperkenalkan penguji, Rektor selaku pimpinan sidang mempersilakan Promovendus untuk memaparkan hasil penelitiannya selama 10 menit, Joncik memaparkan presentasi penelitiannya dengan runut dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian dan ditutup dengan kesimpulan.
“Tupoksi satpol PP bukan hanya menegakan perda dan perkada akan tetapi juga memiliki kewenangan lain dalam rangka menegakan kebijakan pemda yang lainnya serta memelihara dan menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat sebagaimana Pasal 255 UU Nomor 23 Tahun 2014, bahwa anggota satpol PP dapat diangkat bukan hanya berstatus PNS dan telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun fungsional, akan tetapi anggota satpol PP dapat diangkat dari unsur-unsur masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan berstatus sebagai bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) dan diwajibkan untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun fungsional” kata Joncik sembari menutup paparan.
- Joncik Muhammad Nakhodai PAN Sumsel 2025–2030, Gantikan Iskandar yang Empat Periode
- Gantikan Iskandar, Joncik Muhammad Jadi Nahkoda Baru PAN Sumsel
- Ketegangan Warnai Pengundian Nomor Urut PSU Empat Lawang, HBA Pertanyakan Keabsahan Bola Undian