Tingginya angka kasus Covid-19 di Indonesia merupakan akumulasi dari berbagai persoalan struktural yang cenderung tidak tertangani dengan baik.
- Terpidana Korupsi Alat Pencegahan Covid-19, Leksi Yandri Dijebloskan ke Penjara
- HMPV Tidak Akan Jadi Pandemi Seperti Covid-19
- HMPV Melonjak di China, Indonesia Diminta Waspada
Baca Juga
Ketua Departemen Ekonomi dan Pembangunan DPP PKS, Farouk Abdullah Alwyni menyatakan, paradigma pembangunan yang selama ini hanya menekankan pertumbuhan ekonomi membuat para pemegang kebijakan abai terhadap aspek-aspek struktural dari pembangunan itu sendiri.
- Amien Rais Peringatkan Jokowi: Pemalsuan Ijazah Bisa Dipidana Enam Tahun Penjara
- Banyak Laporan Dugaan Korupsi Keluarga Jokowi Sudah Masuk KPK
- Setop Anggaran IKN, Prabowo Tunjukkan Taji ke Jokowi
Selain persoalan kesehatan, Farouk melihat masalah struktural pembangunan lain yang turut berkontribusi pada ledakan kasus Covid-19 adalah lemahnya sistem jaringan pengaman sosial dan persoalan birokrasi.
“Sistem jaringan pengaman sosial di sini terkait implementasi bansos kepada masyarakat terdampak pandemi. Pemerintah sejak awal tidak melakukan lockdown karena menyadari keterbatasannya memberi bantuan sosial," kata Farouk dalam keterangan tertulisnya, Minggu (25/7).
Tidak adanya sistem jaringan pengaman sosial yang komprehensif ini kian terlihat pada penerapan PPK Darurat yang kembali diperpanjang pemerintah.
"Persoalan bantuan sosial yang mulai kedodoran ini terlihat pada saat PPKM darurat saat ini,” papar Farouk.
Terkait persoalan birokrasi, kata dia, BPK telah memberikan catatan merah soal anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). BPK menyimpulkan, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara tidak sepenuhnya tercapai.
"Proses anggaran yang birokratis dan cukup panjang mulai dari pemerintah pusat sampai ke rumah tangga harus melalui banyak tahapan. Sehingga, ini membuka ruang terjadinya penyelewengan," lanjutnya.
Oleh karenanya, ia berpandangan bahwa pembangunan sejatinya tidak sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membangun sistem kesehatan yang berkualitas, birokrasi yang bersih dan efisien, serta sistim pengaman sosial yang baik.
“Ledakan dari pandemi Covid-19 ini menunjukkan bahwa kita mempunyai persoalan-persoalan struktural yang tidak kunjung teratasi dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain," tutupnya.
Dari data Satgas Penanganan Covid-19, per Minggu (25/7), kasus corona di Indonesia masih menunjukkan angka yang tinggi.
Sejak awal pandemi hingga kini, total kasus positif telah mencapai 3.166.505 kasus. Sedangkan untuk pasien yang tidak berhasil diselamatkan atau meninggal dunia jumlahnya telah menyentuh 83.279 kasus kematian