Laporan dugaan curi start kampanye oleh Anies Baswedan yang telah dideklarasikan oleh Partai Nasdem sebagai calon presiden pad Pemilu Serentak 2024, dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.
- Cakada Bergantian Minta Dukungan, Bukti Anies Belum Redup
- Prabowo Panggil Calon Menteri, Anies Sibuk Isi Diskusi
- Diledek Pengganguran, Anies Hanya Tertawa
Baca Juga
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengumumkan hal tersebut dalam jupa pers di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (12/12).
Bagja mengatakan, keputusan Bawaslu ini merujuk pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bawaslu 7/2022 tentang Temuan Laporan.
"Bawaslu melakukan kajian awal untuk menentukan persyaratan formal dan materiil. Berdasarkan keputusan Bawaslu, (laporan terhadap Anies) memenuhi persyaratan formil tapi belum memenuhi persyaratan materiil," ujar Rahmat Bagja.
Dia menjelaskan, laporan yang disampaikan anggota Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi (APCD) berinisial MT, iberikan waktu perbaikan syarat materiil untuk laporan yang disampaikannya.
Pertimbangannya, kata dia, karena Bawaslu belum menemukan indikasi dugaan pelanggaran pemilu mengingat belum adanya penetapan peserta pemilu atau pasangan calon presiden oleh KPU.
"Bawaslu kemudian menyerahkan kajian awal kepada pelapor untuk memberikan kesempatan kepada pelapor, sesuai dengan Perbawaslu, 2 hari yaitu hingga 14 Desember 2022 untuk melengkapi syarat materil," urai Bagja.
"Yakni terkait bukti-bukti yang dapat menujukkan adanya pelanggaran pemilu. Baik pelanggaran administrasi, kode etik, atau tindak pidana pemilu," sambungnya.
Kendati begitu, anggota Bawaslu RI dua periode ini juga memastikan bahwa jajarannya di daerah yang terkait pelaporan, yakni di Aceh, juga turut mendalami dugaan pelanggaran yang dilaporkan tersebut sebagai bentuk pencegahan.
"Dalam peristiwa dilaporkannya, sebagai bentuk pencegahan dan lain-lain, maka Bawaslu memerintahkan kepada Panwaslih Provinsi Aceh untuk mendalami, menggali informasi terkait peristiwa yang dilaporkan," ucapnya.
"Dengan kemudian menggali informasi dari para pihak yang terkait yang diindikasikan akan adanya pelanggaran tersebut. Ataupun terkait dehgan peristiiwa tersebut," demikian Bagja menambahkan. 
- Siang Ini, Komisi II DPR Evaluasi Pelaksanaan Pilkada 2024
- Keserentakan Pemilu Digugat ke MK, DPR Siap Evaluasi Bersama Stakeholder
- KPU Kota Palembang Gelar Simulasi Pemungutan Suara Pemilu 2024 untuk Uji Kesiapan
