Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Lampung, harus menjadi momentum mengungkap asal usul mengapa banyak jalanan rusak parah, seperti yang belakangan ramai di media sosial.
- Jokowi Komentari soal Seruan "Adili Jokowi": Ekspresi Kalah Pilpres
- Jawab Tantangan, Said Didu Beberkan 5 Klaster Dugaan Korupsi Jokowi
- Sederet "Dosa" Jokowi di Tengah Tuduhan Tokoh Terkorup Dunia
Baca Juga
Koordinator Lampung Police Watch MD Rizani mengatakan, infrastruktur jalan merupakan sektor vital, dalam menopang target memajukan ekonomi Lampung.
"Infrastruktur yang bagus akan sangat berpengaruh menjadi sebuah pondasi majunya perekonomian provinsi Lampung," ujar MD Rizani kepada wartawan, Jumat (5/5).
Rizani mengungkapkan, beberapa waktu lalu, untuk merespon Instruksi Presiden (Inpres) 3/2023 Tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung mengusulkan dana sebesar Rp 867 miliar kepada Pemerintah Pusat yang akan digunakan untuk perbaikan jalan daerah yang ada di Lampung.
Dalam hal ini, dia berharap sesuai dengan tujuan dari dikeluarkannya Inpres itu untuk mempercepat kemajuan perekonomian, maka jangan terpengaruh dengan usulan-usulan perseorangan untuk kepentingan pribadi tertentu atau kelompok tertentu
Bukan tanpa alasan, sambungnya, harapan itu merupakan kekhawatiran dari Lampung terkenal desas-desus bahwa proyek-proyek besar hanya dikuasai satu kelompok pengusaha. Begitu juga, ada isu-isu mengenai setoran proyek dimuka.
"Demi kepentingan rakyat, pemerintah provinsi harus bisa menjadi pionir pelaksanaan tender yang lebih fairness dan tidak dikuasai satu kelompok tertentu saja. Demi kepentingan rakyat Berhenti dulu praktek setoran-setoran proyek," terangnya.
Dengan adanya kunjungan Presiden Jokowi hari ini, masih kata Rizani, diharapkan juga menggerakkan penegak hukum untuk mendalami dugaan pelanggaran hukum dari banyaknya infrastruktur jalan yang rusak di Lampung.
"Apalagi setelah masalah buruknya infrastruktur Lampung viral secara nasional, seluruh Aparat penegak hukum (APH) seperti KPK dan Kejaksaan RI serta Mabes Polri tertuju perhatiannya ke Provinsi Lampung," pungkasnya. 
- KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Pemkab Lamteng di Kasus Suap Proyek di OKU
- Jalan Lintas Liwa-Ranau Rusak Picu Banjir Kemacetan Berjam-jam
- Prabowo Sahkan PP Tata Kelola Perlindungan Anak di Media Sosial
