Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Hj Kurniasih Mufidayanti, memimpin kunjungan reses masa persidangan II tahun 2023-2024 ke Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel pada Rabu (6/12).
- Siapkan 700 Ribu Hektar Lahan Tebu, Jokowi Targetkan Swasembada Gula Nasional
- 3 Sosok Ini Diusulkan DPRD DKI Jadi Calon Pengganti Anies Baswedan, Siapa Mereka?
- Pengamat Menilai Herman Deru Berpotensi Gunakan Relasi Kuasa Pj Bupati Muba, Curi Start Kampanye?
Baca Juga
Tujuan kunjungan ini adalah untuk menggali informasi mengenai realisasi program, kegiatan, dan alokasi anggaran yang dibiayai APBN di Sumsel.
Hj Kurniasih Mufidayanti menyatakan bahwa selain itu, pihaknya juga melakukan pemetaan permasalahan masyarakat dan memonitor pelaksanaan program-program instansi/badan mitra kerja Komisi IX DPR RI di Sumsel.
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Komisi IX untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas mereka.
"Kita akan menampung program kerja yang menjadi tanggung jawab Komisi IX dan memberikan solusi. Apa yang diminta oleh masyarakat kepada pemerintah pusat melalui kami akan kami tampung dan sampaikan ke pusat," kata Hj Kurniasih Mufidayanti.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, SA Supriono, berharap jajaran Komisi IX DPR RI dapat memberikan masukan terkait program kerja di Sumsel yang menjadi tanggung jawab komisi tersebut. Ia menyampaikan harapannya terkait perkembangan kesehatan dan ketenagakerjaan di Sumsel.
Supriono juga menyoroti upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Sumsel, dengan mencatat data kematian ibu, kematian bayi, dan prevalensi stunting.
Ia menyebutkan bahwa Pemprov Sumsel telah mengalokasikan anggaran Tahun 2023 untuk kontribusi Program Jaminan Kesehatan bagi penduduk Sumsel, mencapai 97,66 persen cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Pemprov Sumsel telah meluncurkan Universal Health Coverage (UHC) dengan Program Sumsel Berkat 'Berobat Menggunakan KTP' pada tanggal 13 September 2023, yang bertujuan untuk membantu masyarakat Sumsel yang belum memiliki jaminan kesehatan," jelasnya. 
- Dugaan Penggelapan Dana Kongres, Ketum KNPI Haris Pertama Bakal Polisikan Muhaimin Syarif
- DPRD Sumsel Sebut Perusahaan Tambang di Lahat Tidak Masive Atasi Dampak Banjir Bandang
- Gerindra Optimis Rebut Kursi Ketua DPRD Palembang
