KPU Sibuk Susun Ulang TPS dan Anggaran Pilkada OKU

Menyongsong pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) disibukkan pemetaan penambahan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selain itu, merevisi penganggaran dana penyelenggaraan Pilkada Desember 2020 itu.


Soal penambahan jumlah TPS ini, menurut Ketua KPU OKU Naning Wijaya, dikarenakan di satu TPS tidak boleh lebih dari 500 orang. Ini karena situasi sekarang dalam kondisi Pandemi Covid-19.

“Saat ini jumlah pemilih sesuai aturan, maksimal sebanyak 800 orang untuk satu TPS. Ada juga TPS yang jumlah pemilihnya di bawah 500 orang. Makanya ini yang kita petakan. Sistemnya nanti subsidi silang. Ada yang dilakukan penambahan, ada juga pengurangan,” jelas Naning, Minggu (7/6/2020).

Untuk saat ini jumlah TPS di Bumi Sebimbing Sekundang sebanyak 718 TPS yang tersebar di 157 kelurahan dan desa. Naning belum bisa memastikan secara rinci akan ada berapa banyak penambahan jumlah TPS.

“Ya, masih kita hitung. Mungkin ada penambahan, namun jumlahnya tidak terlalu banyak, karena ada sekitar 70 TPS yang jumlah pemilihnya di bawah 500 orang. Jika ada penambahan TPS, secara otomatis akan terjadi penambahan jumlah kebutuhan petugas TPS. Hal ini berdampak juga pada kebutuhan penganggaran,” jelas Naning.

Karena itulah, pihaknya juga melakukan revisi anggaran pilkada. Terutama untuk penganggaran dana penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam pelaksanaannya nanti. APD ini sementara dihitung sesuai dengan kebutuhan jumlah penyelenggara yang ada.

“Dana yang dibutuhkan untuk APD ini tentunya tidak sedikit. Paling tidak kebutuhan sekitar Rp 3 miliar. Untuk hal ini, kita akan berkoordinasi dengan pemerintah dan Tim Gugus Tugas Penanganan COvid-19 OKU,” terangnya.

Disinggung soal animo pendaftar dalam rekrutmen petugas TPS di tengah Covid-19, Naning menegaskan tidak ada kekhawatiran.

Dia optimis tidak akan berpengaruh. Untuk hal ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 guna memberikan pemahaman dan cara pemakaian APD yang baik dan benar kepada petugas atau penyelenggara pilkada.

“Kita juga berencana akan mendaftarakan penyelenggara pilkada pada kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Kita optimis Pilkada akan berjalan dengan baik,” tandasnya. [ida]