Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan status dugaan ketidakwajaran harta kekayaan bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rafael Alun Trisambodo, ke tahap penyelidikan.
- KPK Kembali Sita 20 Bidang Bangunan dan Tanah Milik Rafael Alun Trisambodo Senilai Rp150 M
- TPPU Rafael Alun Simbodo, KPK Periksa 13 Orang Saksi
- TPPU Rafael Alun Trisambodo, Wilmar Group Diduga Ikut Terlibat Gratifikasi
Baca Juga
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan membenarkan, pihaknya saat ini tengah melakukan penyelidikan terkait harta kekayaan Rafael yang diduga ditemukan adanya tindak pidana korupsi.
"iya sudah lidik (penyelidikan)," ujar Pahala kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (7/3).
Namun demikian, Pahala belum menjelaskan dugaan tindak pidana korupsi jenis apa yang dilakukan oleh Rafael.
Rafael sendiri telah diperiksa oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK pada Rabu (1/3). Pemeriksaan itu dilakukan lantaran KPK menemukan adanya harta kekayaan Rafael yang dianggap tidak wajar. Bahkan, KPK menemukan beberapa harta Rafael yang menggunakan atas nama orang lain.
"Sudah (dicek aset Rafael di Yogyakarta), timnya cerita beberapa (aset milik Rafael) pakai nominee. Properti semua, ini banyak di Jogja," kata Pahala Nainggolan pada Kamis lalu (2/3).
Berdasarkan data LHKPN 2021, Rafael Alun memiliki harta kekayaan sebesar Rp 56.104.350.289 (Rp 56,1 miliar). Terdiri dari harta tanah dan bangunan senilai Rp 51.937.781.000 (Rp 51,9 miliar) dalam bentuk 11 bidang tanah dan bangunan.
Kemudian harta alat transportasi dan mesin senilai Rp 425 juta, terdiri dari mobil Toyota Camry tahun 2008, dan mobil Toyota Kijang tahun 2018.
Selanjutnya, harta bergerak lainnya sebesar Rp 410 juta; surat berharga senilai Rp 1.556.707.379 (Rp 1,5 miliar); kas dan setara kas senilai Rp 1.345.821.529 (Rp 1,3 miliar); dan harta lainnya senilai Rp 419.040.381. 
- Muzani Sudah Ingatkan Ahmad Dhani Jangan Singgung Hal Sensitif
- KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Pemkab Lamteng di Kasus Suap Proyek di OKU
- Nurul Ghufron Didukung Siaga 98 Ikuti Seleksi Calon Hakim Agung
