Pengentasan rumah tak layak huni (RTLH) sudah menjadi prioritas pembangunan Pemkot Prabumulih. Tahun ini, Pemkot mencoba mendapatkan anggaran dana dari Kementerian PUPR untuk membangun rumah bagi komunitas warga kurang mampu.
- KPK Akan Datangi Pemkot Pagar Alam, Ada Apa?
- Batalkan Perjanjian Pinjam Pakai Dengan Baznas, Pemkot Palembang Resmi Alihkan Balai Pertemuan Ke Dinas Kebudayaan
- Penghuni Lapas Anak di Palembang Bakal Diajari Bahasa Asing
Baca Juga
Rencananya, Pemkot telah mengusulkan pembangunan 150 unit rumah yang diperuntukkan bagi pemulung, tukang becak, kaum disabilitas dan kuli pangguldi kota tersebut.
Walikota Prabumulih Ridho Yahya menerangkan pembangunan rumah layak huni menjadi salah satu program Pemkot Prabumulih untuk mengentaskan kemiskinan. Dalam beberapa tahun terakhir, program yang diusung Pemkot yakni bedah rumah. Dimana warga yang sudah memiliki rumah namun kurang layak diperbaiki menggunakan dana dari berbagai sumber. Mulai APBN, Baznas dan CSR sumber pendanaan lainnya.
“Mulai tahun lalu, kami fokus untuk pembangunan rumah baru bagi komunitas warga kurang mampu. Melalui rumah komunitas, sebanyak 223 unit rumah sudah dibangun bagi petugas kebersihan jalan,” ujar Ridho saat dibincangi beberapa waktu lalu.
Tahun ini,pihaknya kembali mengusulkan kembali pembangunan rumah baru. Kali ini bagi komunitas pemulung, tukang becak, kaum disabilitas dan kuli panggul di kota tersebut. “Kami mengusulkan pembangunan 150 unit rumah bagi komunitas lainnya. Lahan sudah kami siapkan seluas 4 hektar di Kelurahan Anak Petai,” bebernya.
Ia berharap usulan tersebut bisa diterima Kementerian PUPR melalui Ditjen Perumahan. “Kami tentunya sangat berharap sekali jika usulan ini bisa direalisasikan di tahun ini. Sebagai bahan pertimbangan, pembangunan rumah komunitas tahun lalu cukup berhasil. Saat ini tinggal diresmikan saja,” pungkasnya.
- KPK Akan Datangi Pemkot Pagar Alam, Ada Apa?
- Pura-pura Cari Rongsokan, Residivis di Palembang Gasak Kompresor AC
- Batalkan Perjanjian Pinjam Pakai Dengan Baznas, Pemkot Palembang Resmi Alihkan Balai Pertemuan Ke Dinas Kebudayaan
