Komisi VI DPR RI mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas Mafia Pangan seiring masih langkanya sejumlah komoditas bahan pokok seperti minyak goreng dan yang lainnya.
- Harga Komoditas Pangan Masih Tinggi pada Awal Februari 2025
- Sidak ke Seluruh Pasar, Ketersediaan Pangan di Muara Enim Dipastikan Aman Jelang Ramadhan
- Nataru, Ketersediaan Pangan di Sumsel Dipastikan Aman
Baca Juga
Desakan itu disampaikan langsung anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/3).
"Saya bukan di Satgas Pangan ya, saya hanya bisa memberi dukungan kepada rakyat dan ikut mendesak kepada pemerintah. Silakan ada Satgas Pangan, jangan tebang pilih untuk bekerja lebih cepat dan juga lebih tegas lagi, dan diusut siapa sebetulnya hulu mafia pangan itu dengan baik," tegas Rieke.
Teh Rieke, begitu akrab disapa, menilai persoalan kelangkaan minyak goreng ini merupakan salah satu kondisi serius. Karena bisa saja berdampak terhadap langkanya bahan pokok yang lainnya.
"Minyak goreng ini baru satu komoditas, belom habis ini, gas, habis itu gula, habis itu beras, habis itu daging, cabe, dan semuanya semua sembako," tuturnya.
Atas dasar itu, politikus PDIP ini telah lama menyarankan soal perlu adanya regulasi tentang Tata Niaga Pangan dan Sistem Logistik Nasional untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Sebab sejauh ini belum ada Sistem Niaga Pangan Nasional yang terintegrasi dari hulu sampai hilir.
"Hanya sekadar reaksioner atau ibaratnya pemadam kebakaran itu yang kebijakannya hanya sesaat, dan itu hanya dilakukan misalnya dengan adanya operasi pasar," sesalnya.
"Bagi kami, masalah pangan ini masalah yang penting, sangat krusial, signifikan untuk kehidupan kita semua masyarakat," tegas Rieke. 
- PSU Empat Lawang Digelar 19 April, PDIP Sumsel Gencar Konsolidasi
- Penyidik Cuti, Febri Diansyah Batal Diperiksa KPK
- PDIP Sumsel Pecat Ferlan Juliansyah Usai Terjaring OTT KPK di OKU
