Komisi IV DPRD Sumsel akan menindaklanjuti keluhan warga Merapi Kabupaten Lahat, terkait polusi yang diakibat debu angkutan truck batubara yang melintas setiap hari.
- Danantara Dinilai jadi Alat Melanggengkan Industri Batubara, Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Hentikan Proyek DME
- UU Minerba Terlalu Memanjakan Pengusaha
- Bobi Candra, Bos Tambang Ilegal Ditahan Kejari Muara Enim
Baca Juga
Ketua Komisi IV DPRD Sumsel MF Ridho, terkait laporan warga lahat dan anggota DPRD Sumsel dari Daerah Pemilihan (Dapil) VII yang meliputi Kabupaten Lahat, Empat Lawang dan kota Pagar Alam baru- baru ini.
"Yang jelas, aktivitas angkutan batubara dari tambang, ada dua persoalan mendasar. Pertama pencemaran udara dari debu yang terbang, kedua angkutan itu lewat jalan umum, padahal seharusnya lewat jalan khusus," kata Ridho, Selasa (6/7).
Dijelaskan politisi partai Demokrat ini, pihaknya segera akan menindaklanjuti keluhan warga itu, dengan meninjau langsung kelokasi bersama pihak- pihak terkait lainnya.
"Kedepan jelas kita akan menindaklanjuti keluhan masyarakat dan yang disampaikan teman- teman Dapil VII, agar hal tersebut dicari jalan keluarnya. Sehingga, pencemaran udara tidak terjadi berbulan- bulan, dan ini jelas bahaya karena akan jadi penyakit," katanya.
Hal senada diungkapkan anggota DPRD Sumsel Dapil VII H David Hardianto Aljufri (HDA), jika berdasar apirasi masyarakat di Dapil, pihaknya mendapatkan laporan terkait polusi dari angkutan batubara selama ini.
"Kami melalui Dapil dan komisi IV sudah mengetahui keluhan warga merapi tersebur dan akan dijadwalkan kami turun kelapangan, dengan koordinasi dengan pemerintah daerag dan pihak terkait. Karena sudah luar biasa debu angkutan batubara yang sudah luar biasa itu, dan merugikan masyarakat," kata politisi Golkar ini.
Sebelumnya, sejumlah ibu ibu di wilayah Kecamatan Merapi Timur yang tergabung dalam Persatuan Peduli Lingkungan (PPL) Merapi Timur, mengeluhkan perusahaan angkutan batubara yang beroperasi disana, dan meminta operasi disetop dahulu sebelum permasalahan dituntaskan.
Mereka melakukan aksi damai ke Gedung DPRD Kabupaten Lahat, Senin (5/7). Orasi Ketua PPL Merapi Timur, Kartini menyuarakan dan meminta kapada pihak DPRD Lahat untuk menyelesaikan permasalah-permasalahan yang melanda masyarakat Kecamatan Merapi Timur. 
- WALHI Sumsel Soroti Potensi Konflik Satwa Liar Akibat Eksplorasi Panas Bumi di Lahat
- Danantara Dinilai jadi Alat Melanggengkan Industri Batubara, Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Hentikan Proyek DME
- DKPP Hentikan Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Bawaslu Lahat
