Koalisi Perubahan Belum Sepakat Soal Nama Capres-Cawapres  

AHY di pelantikan pengurus 17 DPC Partai Demokrat se Sumsel di Ballroom Hotel Aryaduta Palembang, Kamis (19/1).(ist/rmolsumsel.id)
AHY di pelantikan pengurus 17 DPC Partai Demokrat se Sumsel di Ballroom Hotel Aryaduta Palembang, Kamis (19/1).(ist/rmolsumsel.id)

Koalisi Perubahan  yang terdiri partai Demokrat, NasDem dan PKS hingga saat ini, belum menentukan siapa nantinya yang nantinya akan diusung sebagai Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada Pilpres 2024 mendatang.


Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, belum adanya kesepakatan antara partai Koalisi Perubahan saat ini, lebih karena ingin menyamakan tujuan ke depan sehingga diperlukan pembahasan lebih dalam lagi.

"Pilpres kira- kira kita koalisi dengan siapa? , kalau membaca atau mengikuti pemberitaan sana sini kalau koalisi itu penuh dengan misteri, bukan hanya suka sama suka, tapi ada faktor lain yang diperhatikan. Apalagi ini lebih dari 2 parpol," kata AHY di sela-sela pelantikan pengurus 17 DPC Partai Demokrat se Sumsel di Ballroom Hotel Aryaduta Palembang, Kamis (19/1).

Menurut AHY, sejauh ini tiga partai koalisi perubahan masih dalam proses mencari nama pasangan calon yang akan diusung dalam Pilpres 2024 mendatang.

Sebab, dalam menentukan nama pasangan itu bukanlah perkara mudah karena banyak agenda dan kepentingan politik masing-masing partai.

"Saya menyampaikan disini, mohon doa, ini terus berproses dan ada kemajuan. Yang paling penting ada semangat yang sama  dengan partai lainnya, dan parpol punya semangat perubahan, dan perbaikan, “ujarnya.

Partai Demokrat sendiri menurut AHY, menginginkan perubahan pimpinan di Indonesia. Sebab, telah ada agenda politik yang menginginkan masa jabatan Presiden kembali diperpanjang selama tiga tahun.

Agenda tersebut menjadi demokrasi di Indonesia menjadi mundur ke belakang.

"Yang lebih parah dipertontonkan kepada kita, melanggengkan kekuasaan dengan cara- cara yang tidak demokratis, betul? Massa negara mana, demokrasi mana yang membetulkan kita perpanjang kekuasaan tambah 3 tahun. Kok bisa  perpanjangan kekuasaan  presiden tanpa proses demokrasi yang legitim, ini tidak bisa dibiarkan tapi dilawan karena  kemunduran demokrasi dan kerusakan dalam demokrasi kita, " katanya.

Kondisi bangsa Indonesia saat ini diperparah dengan masyarakat dibungkam untuk tidak berbicara, hingga diintimidasi mengkritik kekuasaan, dan kader Demokrat sebagai Partai Koalisi harus melawan hal itu. 

"Saya berharap kader partai Demokrat tetap lantang bersuara, kita sebagai oposisi memiliki tanggung jawab kita cek and balance, dengan tanggung jawab berbicara kritis tanpa membabi buta, artinya harus ada data dan realita tidak black campaign, dan hoax karena kita tidak mau, " katanya.