Kementerian Sosial bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) mengusulkan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai calon Pahlawan Nasional pada 2025.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan,bahwa pengusulan gelar Pahlawan Nasional bukanlah proses yang instan, melainkan melalui mekanisme panjang yang berawal dari masyarakat.
"Kita sedang proses, tentu awalnya adalah masukan dari Gubernur. Gubernur mendapatkan masukan dari Bupati, Walikota, yang sebelumnya itu adalah masukan dari masyarakat lewat seminar dan lain sebagainya," ujar Mensos usai hadiri halal bihalal di rumah dinas Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, Jakarta Selatan, Minggu 20 April 2025.
Setelah melalui tahapan di tingkat daerah yang melibatkan sejarawan, tokoh masyarakat, dan berbagai narasumber, usulan itu diteruskan ke Kemensos untuk dikaji lebih dalam.
Di kementerian, proses dilakukan oleh tim yang dibentuk Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Tim ini terdiri dari para akademisi, sejarawan, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat yang berasal dari berbagai penjuru Indonesia.
"Setelah itu nanti kita matangkan, saya akan mendiskusikan, memfinalisasi, kami tanda tangani, langsung kita kirim ke dewan gelar," lanjut sosok yang akrab disapa Gus Ipul itu.
Terkait dinamika dan sejumlah penolakan terhadap usulan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional, Gus Ipul menyatakan bahwa pemerintah membuka diri terhadap masukan dari publik.
"Usulan dari masyarakat juga kita ikuti, normatifnya juga kita lalui. Kalau kemudian ada kritik, ada saran, tentu kami dengarkan," pungkasnya. 
