Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Pemuda Garuda Sumatera Selatan (FPGSS) menggelar aksi demo di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang, Selasa (11/3) pagi.
- APRI Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Rp5 Triliun oleh PT Pelabuhan Tiga Bersaudara
- Kejari Empat Lawang Bakal Dalami Laporan Masyarakat Terkait Dugaan Korupsi
- Geledah Kantor BPBD OKU, Tim Kejari Amankan Sejumlah Berkas Terkait Dugaan Korupsi
Baca Juga
Kedatang massa dengan membawa spanduk ini untuk mendesak Kejari Palembang mengusut tuntas dugaan korupsi yang terjadi di Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Palembang pada tahun 2024.
Ketua FPGSS Iqbal Tawakal mengatakan, kedatangan pihaknya mendesak Kejari Palembang segera memanggil dan memeriksa KPA, PPK, PPTK, kegiatan pekerja di Dinas PUPR Kota Palembang tahun anggaran 2024.
“Karena kita menduga adanya indikasi korupsi berjamaah, mark up anggaran pada beberapa kegiatan pekerjaan proyek,” kata Iqbal saat diwawancarai awak media selepas aksi deki di Kejari Palembang.
Iqbal mengatakan, ada beberapa pekerjaan yang diduga terindikasi korupsi. Pertama, upah operasional drainase anggaran pada bulan Januari 2024 sejumlah Rp6.453.040.000. Lalu, upah operasional sungai anggaran bulan Januari 2024 sejumlah Rp6.261.635.000.
“Belanja jasa tenaga sumber daya air pada Januari 2024, sejumlah Rp1.484.860.000. Belanja bahan bakar dan pelumas pada Januari 2024 sejumlah Rp4.370.340.000,” kata dia.
Lalu, belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor kendaraan bermotor angkutan penumpang Januari 2024 sejumlah Rp1.669.600.0000. Belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor kendaraan bermotor angkutan barang Januari 2024 sejumlah Rp2.671.795.000.
Belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor kendaraan bermotor angkutan barang Agustus 2025 sejumlah Rp2.671.795.000. Belanja bahan bakar dan pelumas pada Agustus tahun 2024 sejumlah Rp4.385.340.000. dan belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor kendaraan bermotor angkutan penumpang Agustus 2024 sejumlah Rp.1.870.900.000.
“Tuntutan kami meminta Kejari Palembang mendatangi dan menggeledah Dinas PUPR kota Palembang yang diduga menjadi sarang korupsi dan meminta untuk melakukan audit independen tanpa melibatkan BPK RI, Inspektorat untuk melihat transparansi kejaksaan,” tutur dia.
Sementara itu, aksi unjuk rasa ini telah diterima langsung oleh Kajari Palemhang yang diwakilakan oleh Jaksa Fungsional Seksi Intelijen Rizal. Dia mengatakan, pihaknya telah menerima aksi unjuk rasa dari massa FPGSS.
“Sudah saya sampaikan, sampaikan bukti pendukung untuk mendukung aspirasi dari teman-teman FPGSS. Kalau memang ada bukti-buktinya bisa diserahkan ke PTSP bagian pelayanan terpadu Kejari Palembang untuk disampaikan ke pimpinan,” tegas dia. 
- Kejari Palembang Musnahkan Ribuan Barang Bukti Kejahatan, Narkoba hingga Senjata Api Dilindas dan Diblender
- APRI Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Rp5 Triliun oleh PT Pelabuhan Tiga Bersaudara
- Dinilai Sarat Muatan Politik, Kuasa Hukum Sebut Penetapan Tersangka Korupsi PMI Palembang Terkait Manuver Pasca Pilkada
