Kebijakan second home visa dianggap sangat berbahaya dan mengancam stabilitas negara karena akan terjadi migrasi besar-besaran warga negara asing (WNA).
- Realisasi Pajak Kota Palembang Ditahun 2021, Meleset dari Target
- Larangan Masuk Singapura bagi WNI, Ekonom : Ganjaran Bagi Pemerintah yang Tidak Tegas dalam Menangani Covid-19
- Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri di Sumsel Diatas Angka 40%
Baca Juga
"Kebijakan Pemerintah Jokowi melalui Ditjen Imigrasi dengan menerbitkan second home visa sangat berbahaya karena akan terjadi migrasi besar-besaran warga China dan mengancam stabilitas negara," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (28/10).
Muslim menilai, selama 10 tahun mendapatkan second home visa, sangat mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan politik jelang Pilpres 2024.
"Pada saat PPKM saja arus deras warga China datang tanpa kontrol. Apalagi diberi second home visa. Jokowi dicurigai punya agenda sendiri dengan terbit visa ini," kata Muslim.
Selain itu, terbitnya visa tersebut menjadi pembenaran isu serbuan warga China bisa mencapai ratusan juga orang, mengingat penduduk China mencapai 1,4 miliar.
"Ada isu bahwa warga China yang sudah keluar dari negaranya akan dihapus data kependudukannya. Dengan demikian, warga tersebut akan berusaha menjadi WNA di negara yang mereka datangi," jelas Muslim.
Bahkan, Muslim menduga, hal tersebut merupakan trik pemerintah Xi Jinping untuk mengurangi beban pemerintah dan negaranya, serta mempunyai kepentingan terselubung untuk ekspansi ke seluruh dunia.
"Jokowi harus membatalkan second home visa ini. Karena ini berbahaya bagi masa depan bangsa dan negara. Apa Jokowi boneka China dan agen Xi Jinping?" pungkas Muslim.
- Bareskrim Cokok 4 WNA Malaysia yang Jadi Bandar Sabu di Jakarta
- Tiga WNA Tertangkap Kasus Peredaran Ganja di Papua
- KY Didesak Awasi Ketat Sidang Pailit Ahli Waris Libatkan WNA
