Praktisi hukum sekaligus politisi PDI Perjuangan Kapitra Ampera menganalisa, unjuk rasa yang digelar pada Selasa (13/10/2020) atau disebut aksi 1310 tidak murni menolak UU Cipta Kerja yang telah disetujui DPR bersama pemerintah. Demo tersebut bertujuan menggulingkan Presiden Joko Widodo.
- Mayat Mr X Genggam Kaleng Aibon Ditemukan Ngapung di Aliran Sungai Dekranasda
- Hama Burung Pipit Jadi Ancaman Petani Padi di Lubuklinggau
- Waspada, Sebagian Wilayah Sumsel Diperkirakan Diguyur Hujan
Baca Juga
Mantan pengacara M Rizieq Shihab ini mengatakan hal itu, karena ia melihat isu yang dibawa dalam aksi tersebut tidak satu. Ada sejumlah tuntutan lain yang menurutnya disuarakan pengunjuk rasa.
Diketahui, aksi 1310 dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni (PA) 212, GNPF Ulama dan beberapa elemen lain yang tergabung dalam ANAK NKRI.
“Saya melihat demo ini demo yang tidak fokus, demo yang tidak kontekstual, melebar ke mana-mana dan nampak sekali demo ini tidak berkaitan dengan UU. Demo ini sebagai pintu masuk aja bagaimana ingin menjatuhkan Pak Jokowi sebagai presiden,” kata Kapitra dalam keterangannya, Rabu (14/10/2020).
Bagi Kapitra, massa yang merupakan gabungan dari beberapa ormas Islam itu sengaja membentuk framing kebencian kepada Presiden Joko Widodo. Pasalnya, massa aksi masih menuntut UU Haluan Ideologi Pancasila dalam aksi mereka, padahal UU tersebut telah ditunda pembahasannya.
“Nggak ada fokusnya mereka, gak bisa bedakan mana UU omnibus law, mana UU Cipta Kerja, terus merambah lagi ke UU HIP. Segala pandangan dan argumentasi disampaikan demi membuat framing pemerintah telah salah dalam mengambil kebijakan,” ujarnya.
Menurut dia, demonstrasi bukanlah pilihan yang bijak dalam mengemukakan aspirasi karena berpotensi dilakukan secara anarkis, menimbulkan korban dan merusak berbagai fasilitas umum, namun tidak akan tertuju terhadap tercapainya keinginan peserta aksi.
“Jika benar dugaan adanya agenda tersembunyi aksi untuk menjatuhkan pemerintah dengan cara-cara yang tidak konstitusional, maka hal tersebut merupakan tindakan makar sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan 107 KUHP,” jelasnya.
Masih kata Kapitra, seruan-seruan ketidakpercayaan dan ajakan menjatuhkan pemerintah dilakukan meraka selama ini sudah masuk dalam makar politik, bukan lagi sekedar kritikan terhadap pemerintah.
“Intinya mereka ingin ganti presiden, bukan lagi koreksi konstruksi terhadap kinerja presiden atau pemerintah tapi sudah masuk kepada makar politik,” tutupnya.[ida].
- Warga Cianjur Diminta Waspada Gempa Susulan
- Bapak Dua Anak Tewas Dibunuh Saat Mandi
- Gempa 7,1 Magnitudo Guncang Nepal
