Kapitalisasi Politik di Palembang dan Muba Dinilai Paling Nyata dalam Pilkada 2024

Forum Grup Diskusi (FGD) yang digelar oleh HIPKA Sumatera Selatan bersama KAHMI di Remington Hotel dan Café, Jalan Bambang Utoyo, pada petang ini (19/8). Dengan tema "Kapitalisasi Pilkada: Antara Koalisi Parpol dan Koalisi Rakyat".(Dudy Oskandar/rmolsumsel.id)
Forum Grup Diskusi (FGD) yang digelar oleh HIPKA Sumatera Selatan bersama KAHMI di Remington Hotel dan Café, Jalan Bambang Utoyo, pada petang ini (19/8). Dengan tema "Kapitalisasi Pilkada: Antara Koalisi Parpol dan Koalisi Rakyat".(Dudy Oskandar/rmolsumsel.id)

Pengamat politik Sumatera Selatan, Bagindo Togar BB, menyoroti Kota Palembang dan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) sebagai wilayah yang paling nyata dalam praktek kapitalisasi politik menjelang Pilkada 2024. 


Hal ini disampaikan Bagindo dalam Forum Grup Diskusi (FGD) yang diselenggarakan oleh Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) Sumatera Selatan bersama KAHMI di Remington Hotel dan Café, Palembang, Senin (19/8).

Dalam diskusi yang bertema "Kapitalisasi Pilkada: Antara Koalisi Parpol dan Koalisi Rakyat," Bagindo Togar mengungkapkan bahwa meskipun kapitalisasi politik terjadi di banyak wilayah, Palembang dan Muba menunjukkan gejala yang paling mencolok. 

Ia menjelaskan bahwa jika kompetensi dan rekam jejak calon kuat, kapitalisasi politik mungkin tidak menjadi masalah besar. Namun, jika hanya mengandalkan kekuatan finansial tanpa didukung investasi sosial, moral, dan politik yang memadai, maka hal itu dapat merusak demokrasi.

"Apa yang diandalkan kecuali kelebihan finansial? Inilah yang membuat demokrasi kita dan Pilkada menjadi ugal-ugalan, karena dikuasai oleh orang-orang yang tidak tepat," tegas Bagindo.

Bagindo juga menyoroti stagnasi pembangunan di Palembang dan Sumatera Selatan dalam beberapa tahun terakhir. 

Menurutnya, jika kinerja daerah tidak meningkat, seharusnya ada sanksi yang diterapkan, seperti tidak diadakannya Pilkada selama lima tahun ke depan. Ia juga mengusulkan agar KPU dan Bawaslu disatukan menjadi Badan Penyelenggara Pemilu (BPP) untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu.

Ketua HIPKA Sumsel, Qodri Usman Siregar, yang juga hadir dalam diskusi tersebut, berharap agar melalui forum ini, dapat dihasilkan masukan konstruktif terkait pelaksanaan Pilkada. 

Ia menekankan pentingnya sinergi antara koalisi partai politik dan rakyat untuk menghasilkan Pemilukada yang berkualitas dan mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Sementara itu, Fatkurohman, Korwil PUTIN Riset, juga menyoroti isu kapitalisasi politik dalam Pilkada 2024. 

Ia mencontohkan bagaimana Anies Baswedan, meskipun mendapat dukungan luas dari masyarakat, tidak mendapatkan dukungan dari partai politik karena permainan politik elit. 

"Ada perspektif sosial yang kuat dalam Pilkada kali ini, di mana kandidat muncul bukan karena popularitas atau elektabilitas, tetapi karena permainan politik elit," katanya.