Penegakkan hukum disinyalir telah dikendalikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) demi menguasai sejumlah partai politik (parpol).
- Prabowo Minta Ketum Parpol Ubah Sistem Pemilu
- KPUD Muara Enim Siapkan Gudang untuk Logistik Pilkada
- 12 Parpol Deklarasi Dukung Ridwan Kamil-Suswono
Baca Juga
Hal tersebut guna merealisasikan kepentingan pribadi Jokowi dan keluarganya.
Pengamat politik Citra Institute, Efriza mengamati, Jokowi makin frontal menunjukkan kekuasaannya dengan cara mengobrak-abrik beberapa parpol.
Dia menjelaskan, mulai dari Partai Nasdem, PDIP, hingga Golkar yang diintervensi dengan mengungkap dugaan pelanggaran hukum elite-elite-nya.
"Diyakini partai-partai politik itu paham. Hanya saja, Jokowi berkelindan dengan hukum, menggunakan hukum untuk menguasai parpol," ujar Efriza kepada RMOL, Rabu (14/8).
Lebih dari itu, dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang (UNPAM) itu meyakini parpol-parpol menjadi tak berdaya dengan corak kepemimpinan Jokowi yang cenderung otoriter.
"Sehingga dalam pengelolaan birokrasi yang buruk sekalipun rekan-rekan partai politik memahami, ingin mengingatkan tetapi mereka juga berpikir akan kehidupan pribadinya yang bisa saja terbelit masalah hukum," jelasnya.
Maka dari itu, Efriza meyakini Jokowi bakal makin sewenang-wenang kepada parpol-parpol yang tidak patuh kepadanya untuk mencapai kepentingan pribadi dan keluarganya.
"Situasi inilah yang diyakini Jokowi akan semakin ugal-ugalan dalam kinerjanya yang tidak lebih dari tiga bulan lagi," tutur pengamat politik jebolan IISIP Jakarta.
"Korban Jokowi yang menggunakan hukum sudah banyak, dan ini yang diyakini membuat partai-partai politik maupun politisi-politisi lainnya terkesan mendiamkan semua perilaku buruknya," demikian Efriza menambahkan. 
- Jokowi Lakukan Serangan Balik di Tengah Polemik Ijazah
- UGM Klaim Ijazah dan Skripsi Jokowi Asli
- Prabowo Ungkap Kemenangannya di Pilpres 2024 Berkat Dukungan Jokowi
