Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah tidak habis pikir dengan elite partai politik yang meminta agar Pemilu 2024 ditunda.
- Muhammadiyah Tetapkan Awal Puasa 1 Maret 2025, Idulfitri 30 Maret 2025
- Muhadjir Didapuk Pimpin Tim Pengelolaan Tambang Muhammadiyah
- Soal IUP Ormas Keagamaan, PP Muhammadiyah: Lomba Tarik Tambang “Malaikat dan Manusia”
Baca Juga
Pasalnya, alasan penundaan pemilu yang disampaikan ke publik terkesan sangat simplistis.
"Mereka mengesampingkan aspek-aspek konstitusional dan risiko sosial yang timbul sebagai akibat dari penundaan pemilu," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof Abdul Muti saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (26/2).
Terlebih, Presiden Joko Widodo pernah menegaskan akan melaksanakan amanah sampai 2024. Mantan Walikota Solo itu tidak menghendaki adanya perpanjangan masa jabatan, baik usulan tiga periode atau setengah periode tambahan.
Namun untuk meyakinkan publik, Presiden Jokowi bisa kembali menegaskan kepada publik bahwa ia tidak akan memperpanjang masa jabatannya melalui penundaan Pemilu 2024.
Ini penting agar tidak ada lagi spekulasi politik bahwa Kepala Negara akan melanggengkan kekuasaannya.
"Sebagai seorang negarawan, Presiden bisa sekali lagi menegaskan ketidaksediaannya untuk memperpanjang masa jabatan," tuturnya.
Lebih lanjut, Abdul Muti menyarankan agar semua pihak fokus pada penanganan masalah Covid-19 dan dampaknya.
"Itu jauh lebih penting," pungkasnya. 
- Siang Ini, Komisi II DPR Evaluasi Pelaksanaan Pilkada 2024
- Muhammadiyah Tetapkan Awal Puasa 1 Maret 2025, Idulfitri 30 Maret 2025
- Keserentakan Pemilu Digugat ke MK, DPR Siap Evaluasi Bersama Stakeholder
