Jelang Sidang Banding, Pihak Imigrasi Kembali Tahan Novak Djokovic 

Novak Djokovic/net
Novak Djokovic/net

Petenis nomor satu dunia Novak Djokovic kembali ditahan pihak imigrasi Australia, jelang pengadilan banding yang rencananya dijadwalkan, Minggu (16/1) besok.


Pria asal Serbia itu terancam di deportasi setelah visanya dibatalkan untuk kedua kalinya, pemerintah menyebut pria berusia 34 tahun itu sebagai ancaman bagi kesehatan masyarakat. Pasalnya, Djokovic sama sekali belum divaksinasi sejak pandemi Covid-19 merebak di seluruh dunia.

Speerti diketahui, pengacara Djokovic mengajukan banding  atas keputusan yang "tidak rasional" yang dilakukan pihak imigrasi saat kedatangannya untuk mengikuti turnamen tenis Australia Open. Kendati demikian pemegang 20 gelar grand slam itu masih dijadwalkan bermain di Australia Open pada Senin, (17/1) di Melbourne.

Jika dia memenangkan turnamen, dia akan menjadi pemain tenis pria paling sukses dalam sejarah olahraga dengan 21 gelar utama.

Tapi sidang hari Minggu, yang dijadwalkan pada 09:30 waktu setempat (22:30 GMT pada hari Sabtu), sangat penting jika Djokovic dapat bersaing hanya beberapa jam kemudian. Jika dia kalah dalam banding, petenis peringkat teratas dunia itu akan menghadapi deportasi dan larangan visa tiga tahun.

Pada hari Sabtu, tak lama setelah sidang pra-persidangan online, Djokovic kembali ke hotel detensi imigrasi tempat ia ditahan awal pekan ini. Dia akan tetap di sana sampai banding terakhirnya pada hari Minggu.

Visa Djokovic pertama kali dicabut tak lama setelah kedatangannya di Melbourne pada 6 Januari, setelah pejabat Pasukan Perbatasan Australia mengatakan dia "gagal memberikan bukti yang sesuai" untuk menerima pengecualian vaksin.

Bintang tenis itu ditahan selama berhari-hari di sebuah hotel imigrasi, sebelum visanya dipulihkan oleh hakim, yang memerintahkan pembebasannya, memutuskan bahwa pejabat perbatasan mengabaikan prosedur yang benar ketika dia tiba.

Tetapi pada Jumat malam, Menteri Imigrasi Alex Hawke sekali lagi membatalkan visa Djokovic di bawah kekuasaan terpisah dalam Undang-Undang Migrasi Australia.

Tindakan itu memungkinkan dia untuk mendeportasi siapa pun yang dia anggap berpotensi berisiko terhadap kesehatan, keselamatan, atau ketertiban komunitas Australia.

Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan keputusan itu mengikuti pertimbangan yang cermat. Menyinggung kritik keras yang dihadapi pemerintahnya karena mengizinkan pemain yang tidak divaksinasi masuk ke Australi. Dilansir BBCSports, Morrison mengatakan keputusan ini semata-mata untuk melindungi warga negara terkait virus pandemi covid-19.

"Warga Australia telah membuat banyak pengorbanan selama pandemi ini, dan mereka mengharapkan hasil dari pengorbanan itu dilindungi," tegasnya.