Pemerintah telah menyiapkan desain awal pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN). Termasuk untuk pengisian calon pemimpin di ibu kota baru tersebut.
- Pemkot Palembang Luncurkan KTP Digital Untuk Pegawai
- ASN Kini Bisa Naik Pangkat 2 Bulan Sekali
- Tak Mau Gegabah, Gubernur Sumsel Tunggu Hasil Laboratorium Terkait Sanksi RMK Energy
Baca Juga
Pengamat sosial politik Adian Radiatus mengatakan, bila rencana pengelolaan ibu kota baru dibawah kepala otorita suatu badan administrasi pemerintahan, maka pemimpinnya tak bisa disebut sebagai gubernur.
"Karena sifatnya hanya sebuah otorita perangkat pemerintahan maka tak dapat disebut ibu kota negara tapi ibu kota pemerintahan dan kepalanya dapat disebut wali kota," kata Adian dalam keterangannya, Senin (25/10).
Sementara ibu kota negara, menurut Adian, tetap Jakarta, karena dipimpin oleh seorang Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota yang melalui mekanisme UU Pilkada.
"Namun semua ini sesungguhnya masih dalam wacana-wacana yang hendak dipaksakan agar terlihat punya pamor kekuasaan yang super besar padahal studi kelayakannya pun masih menyimpan banyak kendala di kemudian hari," demikian Adian.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo sempat menyinggung beberapa nama calon Kepala Otorita IKN, yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok beserta tiga nama lain dengan latar belakang berbeda. Diantaranya Menristek terakhir Bambang Brodjonegoro, pengusaha sapi Tumiyana, hingga Bupati Banyuwangi Azwar Anas.
"Namanya kandidat memang banyak. Satu, pak Bambang Brodjonegoro, dua pak Ahok, tiga pak Tumiyana, empat pak Azwar Anas. Cukup," kata Jokowi, dikutip Sabtu (23/10).
Merujuk Pasal 9 UU IKN, dituliskan bahwa penunjukan hingga pemberhentian Kepala Otorita IKN hingga sang wakil nantinya bakal jadi wewenang seorang presiden.
- Besok Pj Wali Kota Palembang Diganti, Damenta Dilantik Sebagai Inspektur di BKKBN
- Staf Ahli Bidang Penguatan RB Beri Pengarahan Jajaran Satker Kanwil Kemenkumham Sumsel
- Satelit Satria 1 Diluncurkan, Wapres Maruf Amin yakin Seluruh Daerah di Tanah Air Bisa Terhubung