Presiden Joko Widodo sedang menjual Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) lewat kebijakan membuka kembali izin ekspor pasir laut, setelah ditutup selama 20 tahun lebih.
- Relawan Ganjar Pranowo akan Dibubarkan
- PN Jakarta Pusat Putuskan Pemilu 2024 Ditunda, Puan Maharani: PDIP Tetap Berpegang pada Tahapan Pemilu
- Tak Ingin Gegabah Usung Calon Bupati Muara Enim, Gerindra Diyakini Tetap Berpegang Hasil Survei
Baca Juga
Padahal ekspor pasir laut telah dimoratorium sejak era pemerintahan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri.
Demikian ditegaskan aktivis dan pengamat politik Rocky Gerung, saat berbincang dengan Hersubeno Arief, di Channel YouTube Rocky Gerung Official 2023.
"Ibu Mega berhasil memperlihatkan kembali bahwa dia paham tentang menjaga NKRI. Sementara Jokowi justru sedang menjual NKRI," tegas Rocky Gerung, seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (2/5).
Lewat PP 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, pemerintah seolah sengaja menjual pulau NKRI, yang akhirnya akan memperluas batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara lain, dan memperkecil ZEE Indonesia sendiri.
"Pasir itu bukan soal bisnis, itu geopolitik. Wilayah kita berkurang, wilayah Singapura bertambah. Jokowi hanya melihat aspek bisnis," sambung Rocky.
Dia lantas memuji Megawati Soekarnoputri yang dinilai lebih memiliki pengetahuan tentang kedaulatan, sementara Jokowi diingatkan untuk berhati-hati, karena kebijakannya berpotensi menjual NKRI. 
- Kata KPU Presiden Bisa Kampanye Meski Tak Terdaftar Timses, Sesuai UU Pemilu?
- Jika Prabowo Cawapreskan Gibran, Ditunggu Sikap Tegas Megawati ke Jokowi
- Jelang Pemilu, KPU Palembang Muktahirkan Data Pemilih
