Capaian Akuntabilitas Kinerja Implementasi Pemerintah (AKIP) Kota Palembang terbilang belum menggembirakan. Bagaimana tidak, selama delapan tahun terakhir Palembang hanya mencapai predikat B.
- Jabat Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia Ternyata Punya Harta Rp310,4 Miliar
- Jakarta Tetap Ibu Kota Negara, Kaltim Jadi Ibu Kota Pemerintahan
- Wawako Sebut Tiang di Saluran Air Jadi Penyebab Banjir di Palembang
Baca Juga
Walikota Palembang, Harnojoyo pada Pembinaan Peningkatan Implementasi Sistem AKIP (SAKIP) tahun 2022 di Hotel Harper Palembang mengatakan, Pemkot Palembang hingga saat ini belum bisa mencapai sesuai target, yakni predikat BB di tahun 2021.
"Kita belum bisa berbangga karena capaian AKIP di delapan tahun terakhir kita hanya mencapai predikat B. Hal itu karena ada beberapa hal kekurangan yang belum terpenuhi," ungkap Harnojoyo.
Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP, terdapat tujuh poin penting yang menjadi kekurangan Pemkot Palembang. Mulai dari rekomendasi evaluasi tahun 2020 yang belum ditindaklanjuti dengan baik, sasaran strategis dan indikator kinerja yang belum berorientasi hasil serta kurang relevan, hingga masih ditemukan adanya ketidakselarasan antara dokumen perencanaan, RJPMD, Renstra, dan PK.
Kemudian ada penjenjangan kinerja belum berjalan secara menyeluruh, belum terlihat mekanisme crosscutting antara perangkat daerah, evaluasi internal terhadap implementasi SAKIP belum maksimal, dan laporan kinerja yang belum menyajikan secara lengkap analisis yang komprehensif.
"Terutama terkait dengan pencapaian kinerja dan analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja," jelasnya.
Oleh sebab itu, guna mencapai target predikat A di tahun 2022, Harnojoyo akan memantau penilaian secara rutin, yakni memberikan rapot setiap bulannya.
"Akan dipantau setiap bulannya guna peningkatan implementasi SAKIP yang maksimal, mengingat tahun ini tahun terakhir kami menjabat sebagai Walikota," ungkapnya.
Sementara itu, perwakilan Kemenpan RB, Aguskim mutakim menambahkan nilai SAKIP Kota Palembang merupakan tanggung jawab semua lapisan OPD dilingkungan Kota Palembang. Sehingga baik untuk saling mendukung dalam mencapai predikat yang terbaik.
"Penilaian SAKIP OPD menggambarkan kinerja OPD. Misal penurunan angka kemiskinan atau angka pengangguran itu bukan hanya tugas satu OPD tapi semua OPD untuk mencapai itu. Yang pasti satu program outcome itu tidak linear tapi harus dari semua sehingga dapat mendapatkan hasil capaian kinerja yang sesuai," tutupnya. 
- Kloter Terakhir, Imigrasi Palembang Tuntaskan Layanan Bagi Calon Jamaah Haji
- Kepala Divisi Pemasyarakatan Pimpin Apel Pegawai Kanwil Kemenkumham Sumsel
- Sah, Kakanwil Kemenkumham Sumsel Resmikan Unit Kerja Kantor Imigrasi di Sekayu
