Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru meminta pemerintah daerah Kabupaten/Kota agar dapat mengoptimalkan peran Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam pengelolaan keuangan daerah agar dapat berjalan baik.
- Dana Judol di Bank, E-Wallet dan Operator Seluler Seharusnya Bisa Disita
- Kejagung Dinilai Lakukan Dosa Konstitusional dalam Kasus Tom Lembong
- Desak Penyelesaian Masalah Kendaraan Dinas yang ‘Hilang', DPRD OKU Sebut BKAD Tidak Kooperatif
Baca Juga
Hal tersebut diungkapkannya saat menghadiri acara sosialisasi dengan tema "Optimalisasi Peran BPK dan DPR dalam mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara" yang diselenggarakan oleh BPK RI di Hotel Arista Palembang, Selasa (18/1).
"Saya ingin kehadiran BPK sebagai mitra untuk bertanya dan menjadi tempat konsultasi keuangan daerah agar lebih transparan dan berjalan dengan baik. Banyak sekali aset di sini (Sumsel) yang terkendala, dan itu semua harus diperbaiki," katanya.
Menurutnya, masalah tersebut harus segera terselesaikan. Jika hal tersebut tidak diatasi maka akan mengakibatkan aset bisa hilang, bahkan aset tersebut bisa saja lepas dari inventaris daerah yang kedepannya bakal ikut merugikan negara.
"Jika berlarut maka bisa saja hilang," tukasnya.
Senada dengan itu, Anggota IV BPK RI, Isma Yatun menyampaikan bahwa sosialisasi yang disampaikan bermaksud sebagai kepentingan bagi daerah dalam hal mengembangkan potensi ataupun aset yang telah ada.
"Hal ini sebagai bentuk kepedulian dalam meneruskan tata kelola sebagai rekomendasi dan juga mencegah bertumbuhnya korupsi serta sebagai acuan teladan bagi instansi," pungkasnya. 
- Presiden Prabowo Tanam Padi Serentak di Sumsel, Dorong Swasembada hingga Jadi Lumbung Pangan Dunia
- Terungkap di Persidangan, Saksi Ungkap Deliar Marzoeki dan Alex Peras Perusahaan Lewat Surat Kelayakan K3
- Ribuan Jemaah Padati Tabligh Akbar Bersama Ustaz Adi Hidayat di Masjid SMB I Palembang
