Hasil Survei, Program Jaring Pengaman Sosial Rawan Dikorupsi

Ilustrasi (Rmol.id)
Ilustrasi (Rmol.id)

Dalam survei terbaru Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk Refleksi Penanganan Pandemi dan Dampak Konstelasi Politik 2024. Mayoritas responden menyatakan bahwa program jaring pengamanan sosial rawan dikorupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.


"Dari 1.200 responden yang terlibat, 66,7 persen respondem menyatakan program jaring pengaman sosial ini rawan di korupsi," kata Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah dalam diskusi daring Polemik Trijaya FM, Sabtu (14/8).

Dalam survei itu juga merekam anggapan masyarakat terhadap efektivitas program jaring pengaman sosial, yang mana hasilnya 52,7 persen menyatakan bahwa program tersebut tidak siginfikan membantu. Serta 56,3 persen beranggapan pemilihan penerima bantuan tidak transparan dan terbuka.

Mesi begitu, IPO juga menangkap lebih rinci penilaian responden terkait efektivitas dan ketepatan sasaran sejumlah bentuk program jaring pengaman sosial. Di mana, untuk program bantuan tunai, sebanyak 26,9 persen responden menyatakan tepat sasaran. Kemudian 54,8 persen tidak tepat sasaran dan 18,3 persen tidak menjawab atau tidak tahu.

Kemudian, dari 1.200 responden ada 51 persen yang menyatakan program bantuan tunai efektif. Sedangkan sebanyak 32 persen menyatakan tidak efektif dan sisanya sebanyak 17 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Untuk program bantuan sembako, ada 62,1 persen responden menyatakan tepat sasaran, 34,8 persen tidak tepat sasaran, dan 3,2 persen menjawab abstain.

Di samping itu, ada sebanyak 62 persen responden menyebut bahwa bantuan sembako tidak efektif, 21 persen efektif, dan 17 persen abstain. Adapun untuk program Prakerja, 26,4 persen responden menyatakan tepat sasaran, 66,1 persen tidak tepat sasaran, sedangkan 7,5 persen menjawab abstain.