Kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar, serta nonsubsisi jenis Pertamax dinilai menambah beban rakyat.
- Politisi PKS Kritik Pemasangan Seng di Pasar 16 Ilir Palembang
- Lawan Israel, Fraksi PKS Minta DPR Tiru Gerakan BDS Irlandia
- Bahas Permasalahan Pasar, Dua Anggota DPRD Bengkulu Kunker ke Empat Lawang
Baca Juga
Pasalnya, rakyat belum pulih sepenuhnya terdampak pandemi Covid-19 melanda Tanah Air selama dua tahun terakhir.
Atas dasar itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menegaskan bahwa pihaknya menolak kenaikan harga BBM tersebut.
“Kasihan warga, masih berat dampak pendemi sudah kena beban. BBM naik,” tegas Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu di Jakarta, Sabtu (3/9).
Menurut anggota Komisi II DPR RI ini, alasan pemerintah menaikkan harga BBM karena APBN tak bisa lagi menanggung besaran subsidi yang sudah naik bekali-kali lipat dinilai anomali.
Sebab, di sisi lain pemerintah tetap memaksakan proyek mercusuar seperti pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dinilai tidak terlalu urgent itu.
“Pemerintah lebih mementingkan IKN dan Kereta Cepat ketimbang bantu masyarakat. BBM naik berat sekali untuk rakyat,” pungkasnya. 
Berikut ini daftar BBM yang naik:
1. Pertalite dari dari Rp 7.650 per liter menjadi 10 ribu per liter
2. Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter
3. Pertamax non subsidi dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.
- Hadiah Spesial untuk Pemudik Lebaran, Pertamina Turunkan Harga BBM Nonsubsidi
- Pertamina Siagakan Satgas Ramadan dan Idul Fitri 2025, Stok BBM dan LPG Sumbagsel Aman
- Jelang Mudik Lebaran, Polisi Musi Rawas Sidak SPBU, Pastikan Takaran dan Kualitas BBM Sesuai Standar
