Struktur pimpinan di Komisi VII DPR RI Bidang Energi dan Perindustrian mengalami pergantian. Legislator asal Sumsel, Alex Noerdin yang sebelumnya menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, kini menjadi anggota biasa.
- Oriental Circus Dituding Langgar HAM, DPR Minta Investigasi Tuntas
- DPR Tagih Kepastian Anggaran PSU Pilkada 2024 ke Pemerintah Pekan Depan
- Legislator PDIP Tolak Wacana Bikin Kementerian Haji
Baca Juga
Jabatannya diisi oleh politisi Golkar lainnya, Maman Abdurrahman. “Ya benar posisi Pak Alex sebagai Wakil Ketua Komisi VII, digantikan oleh Pak Maman Abdurrahman,” kata Sekretaris DPD II Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Herpanto, Senin (28/6).
Menurut Herpanto tidak ada hal yang khusus dalam roling tersebut. Apalagi roling untuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR RI tidak lain dalam rangka penyegaran. “Pak Alex juga kan masih menjabat sebagai anggota Komisi VII DPR RI,” katanya.
Sebelumnya Wakil Ketua Komisi VII Fraksi PAN Eddy Soeparno membenarkan bahwa Maman Abdurrahman kini menjadi Wakil Ketua Komisi VII. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Golkar tersebut sebelumnya merupakan anggota Komisi VII. “Iya,” kata Eddy Soeparno.
Turut hadir dalam pelantikan Maman Abdurrahman menjadi Wakil Komisi VII yakni Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel, Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto, dan Wakil Ketua Komisi VII Bambang Wuyanto. Tampak Rachmat Gobel memberikan palu Komisi VII kepada Maman Abdurrahman.
Sedangkan Maman Abdurrahman menilai rotasi pergantian H Alex Noerdin terhadapnya merupakan hal biasa di Fraksi Golkar. Rotasi ini, kata Maman, untuk optimalisasi Fraksi Golkar di Komisi VII.
“Ini proses pergantian biasa saja. Dalam rangka untuk mendorong optimalisasi peran Fraksi Partai Golkar di Komisi VII di dalam melakukan fungsi pengawasan, budgeting, dan legislasi,” katanya sembari mengatakan, Alex Noerdin, tetap menjadi anggota Komisi VII.
- Diperiksa 11 Jam soal Kasus Pasar Cinde, Alex Noerdin Pastikan Sudah Sesuai Prosedur dan Kajian Tim Ahli
- Oriental Circus Dituding Langgar HAM, DPR Minta Investigasi Tuntas
- DPR Tagih Kepastian Anggaran PSU Pilkada 2024 ke Pemerintah Pekan Depan
