Gelar Unjuk Rasa, Ratusan Warga Muara Enim Desak Gubernur Sumsel Lantik Wakil Bupati

Ist/Rmolsumsel.id
Ist/Rmolsumsel.id

Ratusan masyarakat Muara Enim mengelar aksi demo di Kantor Gubernur Sumsel, Selasa, (10/1) mendesak Gubernur Sumsel, Herman Deru untuk segera melantik Ahmad Usmarwi Kaffah sebagai Wakil Bupati (Wabup) Muara Enim sesuai SK Kemendagri, Selasa (10/1).


Koordinator Aksi, Junizal mengatakan,  pihaknya memberikan beberapa tuntutan kepada Gubernur Sumsel Herman Deru. Diantaranya segera melantik Ahmad Usmarwi Kaffa menjadi Wakil Bupati sesuai SK Mendagri.

Kemudian, memecat Pj Bupati Kurniawan sebagai Pj Bupati sesuai SK Kemendagri. Serta meminta Gubernur Sumsel segera mengatur jadwal pelantikan Wabup Muara Enim pada Januari 2023 ini. 

"Jika Gubernur Sumsel tidak menandatangani perjanjian kapan pelantikan Wabup Muara Enim ini di bulan Januari ini kami akan mengelar aksi demo terus menerus. Serta kami akan mengajak ribuan bahkan ratusan ribu warga Muara Enim mengelar aksi disini," kata Junizal, Selasa (10/1).

Ia menilai SK Kemendagri yang telah diserahkan pada 27 Desember 2022 lalu yang berisi pemecatan Pj Bupati Muara Enim otomatis membuat jabatan Pj Bupati Muara Enim kosong.

Sehingga kosongnya pemimpin Muara Enim ini tidak menjadi alasan lagi Gubernur Sumsel untuk segera melantik Ahmad Usmarwi Kaffah sebagai Wabup Muara Enim. 

Sementara itu terkait masih adanya tuntutan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), menurutnya silakan berjalan, tapi SK Mendagri sudah keluar. "Namun meskipun begitu PTUN silakan berjalan tapi pelantikan tetap berjalan," kata dia. 

Peserta aksi lainnya dari Perwakilan LSM Muara Enim, Agus Putra mengatakan SK Kemendagri itu membuat Pj Bupati otomatis sudah kosong sejak akhir tahun lalu.

"Kami masyarakat Muara Enim sudah menunggu lama sekali pemimpin 'kandung' bertahun-tahun. Dan bukan pemimpin 'tiri' yakni Pj Bupati," katanya.

Selain itu, ia menilai SK Kemendagri yang sudah dikeluarkan tersebut juga otomatis mengugurkan sengketa di PTUN Palembang.