Pemerintahan koalisi Israel yang dipimpin oleh Perdana Menteri Naftali Bennett terancam hancur karena kehilangan mayoritas di parlemen.
Hal itu terlihat dari gagalnya pemerintah untuk meloloskan RUU untuk memperbarui status hukum pemukim Israel di Tepi Barat.
Berdasarkan pemungutan suara pada Senin (6/6), RUU tersebut digagalkan dengan selisih 58-52 di Knesset yang memiliki total 120 kursi.
Dimuat Anadolu Agency, RUU tersebut dianggap sebagai ujian bagi pemerintahan Bennett karena banyaknya anggota parlemen mereka yang menarik dukungan.
Bulan lalu, Menteri Kehakiman Gideon Saar mengatakan koalisi pemerintahan mungkin tidak akan bertahan tanpa bisa meloloskan RUU tersebut.
Ia mengatakan, jika RUU tidak disahkan, maka polisi Israel tidak dapat menangkap mereka yang telah melakukan kejahatan dan melarikan diri ke Tepi Barat.
"Pukulan berat bagi koalisi" dan "Awal dari akhir koalisi" menjadi berita utama di media-media Israel setelah pemungutan suara. 
- Gaza Digempur Israel Saat Idulfitri, 80 Orang Tewas
- Gencatan Senjata di Ujung Tanduk, Israel Bersiap Perang Lagi di Gaza
- Trump Izinkan Pengiriman Bom 2.000 Pon ke Israel
