Ketua Forum Umat Peduli Keadilan Palembang (FUPKP), KH Umar Said menyampaikan penolakan segala bentuk perlakuan ketidakadilan hukum bagi segenap rakyat Indonesia. Hal ini disampaikannya saat audiensi dengan Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri di Mapolda Sumsel, Selasa (22/6).
- Dinkes Lahat Data Perkembangan 29.518 Balita, Awasi Tinggi dan Berat Badan
- Pemkab Banyuasin Buka Lelang Jabatan Lima Kepala Dinas, Apa Saja?
- Komitmen Dukung Tahfidz Alquran, Pemkab Empat Lawang Bakal Berikan Reward Umrah dan Beasiswa
Baca Juga
"Kami meminta kepada lembaga legislatif dari pusat hingga daerah agar mengawasi dan mengontrol proses penegakan hukum secara adil dan beradab tanpa tebang pilih terhadap siapapun yang melakukan kejahatan," katanya.
Pihaknya menuntut agar tidak melakukan intervensi terhadap lembaga yudikatif. Dengan begitu, hukum dan keadilan dapat ditegakkan secara murni, bebas dari intrik dan kepentingan politik.
"Kami juga meminta kepada semua lembaga negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar menjalankan fungsi secara maksimal dan amanah untuk terwujudnya pemerintahan yang adil, demi kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen," katanya.
Terakhir, pihaknya meminta agar dihentikannya kedzaliman dan kriminalisasi terhadap ulama. Secara khusus pihaknya meminta agar HRS dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan diperbaiki nama baiknya.
Kapolda Sumsel, Irjen Pol Eko Indra Heri berterimaksih atas silahturahmi dari FUPKP. Ia meminta dukungan para ulama untuk menjaga Sumsel aman dan kondusif.
“Saya sebagai Kapolda Sumsel mempunyai komitmen, pemimpin itu menopang dan memikirkan anak buahnya bukan sebaliknya. Konsep yang paling utama adalah kesejahteraan, penegakan hukum yang adil,” ujarnya.
Direktur Intelkam Polda Sumsel, Kombes Pol Ratno Kuncoro menambahkan, awalnya FUPKP akan melakukan aksi unjuk rasa di Polda Sumsel. Namun, dialihkan menjadi audensi. Hal ini berkaitan dengan rencana vonis terhadap HRS di Jakarta yang akan berlangsung pada Kamis mendatang.
Menurutnya, sudah ada imbauan agar masyarakat tidak perlu berlebihan dalam menyikapinya, apalagi sampai harus ke Jakarta. Cukup sampaikan saja aspirasinya ke Polda Sumsel. ”Aspirasi dari forum umat peduli keadilan Palembang ini disambut baik Kapolda Sumsel dan aspirasinya akan disampaikan ke Jakarta," ujarnya.
Menurut Ratno upaya Polri dalam menciptakan Kamtibmas yang kondusif di Sumsel tidak bisa dikerjakan oleh Polri sendiri tentunya perlu ada kolaborasi dari semua elemen. 
- Kapolda Sumsel Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi di Stasiun Kertapati
- Kapolda Pastikan Tidak Ada Penimbunan Obat di Tengah Pandemi Covid-19
- Kapolda Sumsel Ingatkan Prokes Saat Pelaksanaan Iduladha
