Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati mengatakan, sekolah yang telah melakukan n pemungutan uang SPP, sudah sepatutnya tidak diberikan lagi bantuan melalui Program Sekolah Gratis (PSG).
- Pencairan Dana Program Sekolah Gratis Triwulan Kedua dan Ketiga Macet, Ini Kata Anggota DPRD Sumsel
- Gantikan PSG, Program Sekolah Berkeadilan Gubernur Herman Deru Justru Nunggak Bayar Hampir Setahun
Baca Juga
"Biaya PSG nya bisa dialokasikan untuk kegiatan lain, seperti perbaikan Sekolah dan lainnya," ujar dia.
Politisi dari Partai Golkar ini menuturkan jumlah SMA/SMK sangat banyak dan belum seluruhnya tersentuh dengan anggaran pembangunan, terutama infrastruktur karena anggaran banyak terserap ke PSG.
Oleh karena itu menurut Anita, pihaknya meminta Dinas Pendidikan dan Komisi V DPRD Sumsel untuk membahas perubahan itu. Seperti, bagaimana kebijakan yang sudah memungut biaya SPP itu tidak diberikan lagi dana PSG, namun diberikan dalam bentuk lain, seperti rehab sekolah atau membuat ruang kelas baru.
“Kita berharap dalam hal itu kebijakan komite sekolah harus melihat subsidi silang, dimana yang berada mensubsidi yang tidak ada, jadi semuanya bisa diselaraskan kemampuan dari orangtua,” kata dia.
Sedangkan mengenai pembahasan KUA PPAS tahun anggaran 2023 diutamakan adalah urusan wajib yaitu pendidikan dan kesehatan dimana pendidikan harus mencapai 20 persen dan kesehatan 10 persen.
"Hal tersebut kalau sudah tercukupi baru kita menuju penguatan ekonomi dan infastruktur dan alhamdulilah kita minta tim TAPD untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, kalau pendapatan itu bisa maksimalkan, maka belanja kita agak longgar,” tandas dia. 
- Pelaku Pembunuhan Kontraktor di Lubuklinggau Ditangkap di Purwokerto, Satu Orang Masih DPO
- Musim Liburan Akhir Tahun, Pengusaha Villa di Pagar Alam Raup Untung Besar
- Jelang Nataru, Harga Bawang dan Cabai Merah di Pasar Inpres Lubuklinggau Melonjak Naik
