Kisruh Penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMAN di Kota Palembang dan Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi perhatian pihak DPRD setempat.
- Ombudsman RI Ungkap Dugaan Kecurangan PPDB Jalur Prestasi di Sumsel
- Ketua Komisi IV DPRD Palembang Sambut Baik SPMB, Lebih Terbuka dan Permudah Orang Tua
- Ombudsman Ungkap Dugaan Maladministrasi dalam Proses PPDB SMAN di Palembang
Baca Juga
Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati menilai, pemerintah Provinsi maupun kota belum siap melaksanakan PPDB. Sehingga, proses penerimaan siswa baru di berbagai wilayah masih menimbulkan kegagalan.
“ Artinya infrastruktur, sosialisasi ini belum disampaikan, namun kalau boleh saya bicara sebagai Ketua DPRD Sumsel , PPDB ini harus dievaluasi , karena penerimaan siswa ini ada empat, zonasi, afirmasi, prestasi dan untuk kepindahan orangtua itu, zonasi belum tentu di satu daerah itu ada sekolah negeri yang ingin mereka daftar , itu menjadi kendala,” kata politisi Partai Golkar ini, Rabu (3/7).
Karena itu menurutnya kenapa penerimaan siswa SMA tidak dikembalikan dengan sistem test saja laiknya seleksi CPNS untuk mencegah terjadinya kecurangan.
"CAT itu bisa online dan langsung bisa diterima dan masyarakat bisa paham, menerima dengan hasil yang sesuai dengan kemampuan anak-anak itu. Ini sekarang jalur afirmasi ada prasangka yang masuk itu tidak sesuai kriteria, afirmasi kan diberikan kepada anak-anak yang kurang mampu, maupun dari prestasi katanya itu bisa dimainkan , begitu juga zonasi ada rumah jaraknya di bawah 1 Km tidak diterima , tapi ada yang rumahnya 2 Km malah diterima nah yang tahu itu khan panitia,” katanya.
Dia berharap jangan sampai setiap tahun PPDB ini bermasalah dan mempersulit para peserta didik untuk mencari sekolah untuk belajar.
Dengan mengubah sistem penerimaan, seperti CAT masyarakat pun dapat menerima apapun hasil akhir dari seleksi.
“Sistem ini yang harus dirubah , agar masyarakat juga bisa menerimanya secara adil, keadilan,” ujarnya.
Selain itu, ia pun mengusulkan agar sekolah membatasi untuk membuat ruang kelas baru. Sebab, bila sekolah favorit membuat ruang kelas baru otomatis mengurangi jatah sekolah lain apalagi swasta.
“Saya ke OKI ada satu SMP swasta yang sekarang ini muridnya tinggal 16 orang karena tergerus oleh sekolah-sekolah yang menambah kelas baru, ini khan pemerataan dan keadilan harus dijaga,” katanya.
- Swarna Dwipa Sumsel Gemilang Merugi Lagi di 2024, DPRD Sumsel Minta Pemprov Beri Perhatian Khusus
- DPRD Sumsel Pertanyakan Dana Cadangan dan Kekosongan Direksi Bank SumselBabel
- DPRD Sumsel Bakal Panggil PT Pusri Terkait Kecelakaan Kerja yang Tewaskan Pekerja
