Vaksinasi yang digelar di Sekolah Maitreyawira Jalan Residen Abdul Rozak, 8 Ilir, Palembang, Selasa (24/8), memicu kerumunan. Kondisi ini menjadi perhatian DPRD Sumsel.
- Terpidana Korupsi Alat Pencegahan Covid-19, Leksi Yandri Dijebloskan ke Penjara
- HMPV Tidak Akan Jadi Pandemi Seperti Covid-19
- HMPV Melonjak di China, Indonesia Diminta Waspada
Baca Juga
Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati mengatakan, kerumunan tersebut bisa dicegah. Asalkan ada pengaturan yang jelas bagi peserta. Ia mencontohkan seperti pelaksanaan vaksinasi di Kayu Agung.
“Jam sekian untuk kelas sekian. Begitu seterusnya. Sehingga warga yang datang bisa bertahap,” ujar Anita yang dibincangi usai melakukan reses tahap II, Anggota DPRD daerah pemilihan (Dapil) Sumsel I Dinas Kesehatan (Dinkes) kota Palembang, Senin (24/8).
Politisi Partai Golkar ini menuturkan vaksinasi bisa juga mendapat bantuan dari TNI dan Polri ataupun swasta. “Inilah komponen-komponen masyarakat perlu dibantu oleh institusi-institusi,” tuturnya.
Anggota DPRD Sumsel dari Fraksi PKS, Mgs Syaiful Padli meminta agar kerumunan di Sekolah Maitreyawira tidak terulang lagi. Menurutnya hal ini bisa berpotensi menimbulkan klaster baru Ccovid-19 di tempat tersebut. “Kejadian ini jangan sampai terulang lagi,” bebernya.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang dr Fauziah Mkes menegaskan, masukan dari DPRD Sumsel menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi pihaknya. Sehingga, tidak terjadi lagi kerumunan massa saat pelaksanaan vaksinasi. “Pelaksanaan vaksin Covid-19 ini ada TNI, Polri dan Dinas Kesehatan dan itu pelaksanaannya adalah TNI,” pungkasnya. 
- Terpidana Korupsi Alat Pencegahan Covid-19, Leksi Yandri Dijebloskan ke Penjara
- HMPV Tidak Akan Jadi Pandemi Seperti Covid-19
- HMPV Melonjak di China, Indonesia Diminta Waspada
