DPRD Sumsel Desak Investigasi Menyeluruh Kecelakaan Kerja di PT Pusri Palembang

Wakil Ketua DPRD Sumsel, Nopianto. (ist/rmolsumsel.id)
Wakil Ketua DPRD Sumsel, Nopianto. (ist/rmolsumsel.id)

Menyusul insiden kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan PT Pupuk Sriwidjaja (PT Pusri) Palembang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan (Sumsel) mendesak dilakukannya investigasi menyeluruh guna mengungkap penyebab kejadian dan mencegah kasus serupa di masa depan.


Wakil Ketua DPRD Sumsel, Nopianto, menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut. 

Ia menegaskan pentingnya langkah serius untuk menelusuri apakah kecelakaan tersebut terjadi akibat kelalaian atau pelanggaran terhadap standar keselamatan kerja.

“Kami turut berduka dan berbela sungkawa atas kejadian ini. Tapi tentu ini tidak cukup disesali saja, harus ada investigasi serius, apakah ini terkait kelalaian kerja atau tidak,” ujar Nopianto, Senin (14/4/2025).

Menurut politisi Partai NasDem ini, mengetahui akar permasalahan menjadi kunci utama dalam upaya pencegahan. 

Ia menilai keselamatan kerja adalah hal krusial yang tak bisa ditawar, terlebih jika menyangkut nyawa pekerja.

“Kalau kita tahu penyebabnya apa, kita bisa berikan solusi agar tak ada lagi kecelakaan kerja. Apalagi ini menyangkut keselamatan nyawa manusia,” katanya.

Nopianto menekankan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan regulasi nasional yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

“Keselamatan kerja itu sangat penting, dan harus mengacu pada standar K3. Kalau PT Pusri tidak menerapkan itu dengan benar, ya harus ada sanksi. Sudah ada regulasinya,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, investigasi tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga langkah korektif untuk memastikan sistem keselamatan di PT Pusri berjalan sebagaimana mestinya.

“Kalau memang ini sering terjadi, berarti ada yang salah dalam sistem K3 PT Pusri. Itu tidak boleh dibiarkan,” tambahnya.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, DPRD Sumsel juga membuka kemungkinan untuk memanggil manajemen PT Pusri dalam waktu dekat.

“Pasti ada langkah pemanggilan, itu bagian dari tugas kami sebagai wakil rakyat untuk mengawasi. Kami tidak ingin nyawa pekerja jadi taruhan,” pungkas Nopianto.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PT Pusri terkait insiden tersebut.