Menanggapi aksi damai yang dilakukan oleh karyawan PT Melania Indonesia (Shamrock Group) terkait gaji yang belum dibayarkan, anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Komisi V dan DPRD Kabupaten Banyuasin Komisi IV melakukan kunjungan ke lokasi perusahaan di Desa Mainan, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin.
- Legislator Sulteng Minta Kementerian Imigrasi Selidiki Izin TKA di Tambang CPM
- Masalah Air Bersih dan Pembangunan Infrastruktur Mendominasi Reses Tahap II Anggota DPRD Dapil Sumsel IV
- Basyaruddin Ahmad Dipanggil Kejati Sumsel Soal Pasar Cinde, Mengaku Hanya Ngobrol, DPRD Minta APH Tegas
Baca Juga
Kunjungan tersebut bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang dilaporkan oleh karyawan, termasuk keterlambatan pembayaran gaji selama tiga bulan sepanjang tahun 2024 dan pemotongan BPJS yang tidak disetorkan kepada pihak terkait.
Ketua Komisi IV DPRD Banyuasin, Darwani, menyampaikan bahwa permasalahan ini berlarut-larut karena manajemen perusahaan belum menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan keluhan karyawan.
"Kami sepakat bahwa jika pada pemanggilan terakhir perusahaan tetap mangkir, maka langkah hukum akan ditempuh dan rekomendasi tegas akan diberikan. DPRD tidak akan tinggal diam dalam memperjuangkan hak-hak rakyat," ujar Darwani
Dia menegaskan bahwa langkah tegas akan diambil jika masalah ini tidak segera dituntaskan.
"Komisi V DPRD Provinsi Sumsel dan Komisi IV DPRD Banyuasin bersepakat untuk memberikan rekomendasi penyegelan perusahaan jika pihak terkait tetap tidak menunjukkan itikad baik," tegas Darwani.
Dia menambahkan bahwa sangat disayangkan hanya manajer operasional yang menemui pihak DPRD, bukan general manajer perusahaan langsung.
Anggota DPRD Sumsel Komisi V, Ade Pramanja, yang juga putra asli Desa Mainan, menegaskan bahwa jika PT. Melania Indonesia (Shamrock Group) kembali mangkir dari tanggung jawabnya, rekomendasi penutupan perusahaan akan segera diajukan.
"Jika manajemen tetap tidak mengindahkan panggilan dan rekomendasi, kami akan membawa masalah ini ke kementerian terkait dan merekomendasikan penutupan operasional perusahaan di Desa Mainan. Ini bukan hanya soal gaji, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat luas," pungkasnya. 
- Legislator Sulteng Minta Kementerian Imigrasi Selidiki Izin TKA di Tambang CPM
- Masalah Air Bersih dan Pembangunan Infrastruktur Mendominasi Reses Tahap II Anggota DPRD Dapil Sumsel IV
- Basyaruddin Ahmad Dipanggil Kejati Sumsel Soal Pasar Cinde, Mengaku Hanya Ngobrol, DPRD Minta APH Tegas
