DPRD Sumsel menemukan ketidakberesan dalam data masyarakat miskin yang dimiliki oleh Pemkot Palembang melalui Dinas Sosial. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel dari Fraksi PKS, Mgs Syaiful Fadli dalam kegiatan reses DPRD Sumsel, kepada awak media, Selasa (7/12).
Menurut Fadli, berdasarkan laporan dari Dinsos kota Palembang, masyarakat miskin yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 45.000 KK. Sedangkan data BPS dalam rilis terbaru menunjukkan jika jumlah warga miskin Palembang 10 persen dari jumlah penduduk.
"Jadi kalau jumlah penduduk 1,6 juta, artinya ada sekitar 160 ribu warga miskin. Kalau dikurangi jumlah penerima PKH saat ini, masih sangat banyak warga yang belum mendapat bantuan," katanya.
Untuk itu, Fadli meminta Dinas Sosial kota Palembang bekerja dengan lebih serius. Apalagi berdasarkan laporan yang diterimanya, ada diantara penerima PKH yang tidak lagi termasuk warga miskin. Sehingga menunjukkan kalau Dinsos Palembang tidak pernah mengupdate data.
Pola pendataan dan distribusi bantuan dari Pemkot Palembang inilah yang menurutnya harus diperbaiki secara maksimal dengan dukungan dan komitmen kuat dari pemimpin.
"Data tidak valid, tumpang tindih dan semrawut. Sepertinya Dinsos tidak melakukan verifikasi faktual karena data yang lama itu ada terus. Bayangkan orang yang punya mobil tapi dapat PKH," ujarnya.
Kalaupun kesulitan dalam melakukan verifikasi, menurut Fadli Pemkot Palembang harus bekerja cerdas memanfaat pendamping PKH agar bisa lebih maksimal melakukan pendataan.
Hal yang sama diungkapkan Ketua DPRD Sumsel Anita Noeringhati. Dikatakannya, anggota DPRD Sumsel, khususnya yang berasal dari dapil Sumsel I (kota Palembang) mengalami kesulitan dalam menjawab keluhan masyarakat karena data yang tidak valid.
"Harusnya ini segera di evaluasi, karena tidak ada sinkronisasi data antara Dinas dan BPS. Sehingga kami sulit menjawab permintaan masyarakat yang nyatanya masih banyak belum menerima bantuan," ungkapnya.
Jika melihat ketimpangan dan perbedaan dalam laporan angka kemiskinan itu, Anita curiga terdapat yang tidak benar dalam prosesnya. "Apakah memang data kemiskinan kita sudah turun atau justru dikurangi?" tanya Anita.
Dalam kegiatan reses itu, turut hadir Prima Salam (anggota Komisi V dari Fraksi Partai Gerindra), Chairul S Matdiah (anggota Komisi I dari Fraksi Partai Demokrat), Dedi Siprianto (anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan), Kartak Sas (anggota Komisi I dari Fraksi PKB). Juga hadir Sekretaris Camat (Sekcam) IB I Apriansyah, dan Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) kota Palembang Vivi Novitrianti. 
- Swarna Dwipa Sumsel Gemilang Merugi Lagi di 2024, DPRD Sumsel Minta Pemprov Beri Perhatian Khusus
- DPRD Sumsel Pertanyakan Dana Cadangan dan Kekosongan Direksi Bank SumselBabel
- DPRD Sumsel Bakal Panggil PT Pusri Terkait Kecelakaan Kerja yang Tewaskan Pekerja
