Anggota DPRD Kota Palembang dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Okdi Priantoro, menyoroti dua persoalan krusial yang dinilai makin meresahkan warga usai Idulfitri 1446 H, yakni lonjakan volume sampah dan semrawutnya kabel udara di sejumlah ruas jalan utama.
- Dedi Sipriyanto Terjerat Kasus Korupsi PMI, DPRD Palembang Tunggu Usulan PAW dari NasDem
- DPRD Palembang Soroti 28 Kasus Tabrakan Kapal di Sungai Musi, Minta Pengawasan Diperketat
- Putra Mantan Walikota Palembang Resmi Jadi Anggota DPRD Melalui PAW
Baca Juga
Andreas mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang untuk melakukan langkah pembenahan serius dan sistematis. Ia menilai, dua masalah ini bukan sekadar gangguan visual, tetapi cerminan lemahnya tata kelola lingkungan dan infrastruktur perkotaan.
“Dalam beberapa hari terakhir, produksi sampah meningkat hingga 50 persen. Namun kapasitas armada pengangkut tidak memadai untuk mengimbangi lonjakan tersebut,” ujar Andreas, Senin (7/4/2025). “Ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan perencanaan yang lebih matang dan sistem pengelolaan yang lebih siap.”
Ia menekankan bahwa penanganan sampah tidak bisa dilakukan secara parsial atau hanya bersifat reaktif. Menurutnya, yang dibutuhkan adalah reformasi menyeluruh dari hulu ke hilir.
“Menambah armada saja tidak cukup. Harus ada sistem berkelanjutan, mulai dari edukasi masyarakat, pengurangan sampah dari sumbernya, hingga penguatan sistem daur ulang,” katanya.
Tak hanya soal sampah, Andreas juga menyoroti kondisi kabel udara milik provider telekomunikasi yang dinilainya semrawut dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Ia mengungkapkan adanya laporan pengendara yang hampir celaka akibat kabel yang menjuntai rendah di jalan raya.
“Kabel-kabel yang tidak tertata ini bukan hanya merusak estetika kota, tapi juga menjadi potensi ancaman fisik bagi masyarakat. Kita butuh aturan yang lebih tegas,” tegasnya.
Andreas pun mendorong lahirnya regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tata kelola kabel udara dan ruang publik secara profesional.
“Kami di DPRD siap mendukung dari sisi legislasi dan pengawasan. Ruang kota harus dikelola dengan berpihak pada keselamatan dan kenyamanan warga,” tambahnya.
Ia menilai akar dari persoalan ini adalah lemahnya koordinasi lintas sektor serta kurangnya ketegasan dalam penerapan aturan. Andreas berharap Pemkot dapat memperkuat sinergi antarlembaga demi menciptakan kota yang tertib dan layak huni.
“Penataan kota bukan semata mempercantik tampilan, tapi menyangkut kualitas hidup warga. Pembenahan kabel dan sampah harus jadi prioritas, apalagi Palembang ingin tumbuh sebagai kota modern dan berwawasan lingkungan,” tutupnya. 
- Dedi Sipriyanto Terjerat Kasus Korupsi PMI, DPRD Palembang Tunggu Usulan PAW dari NasDem
- DPRD Palembang Soroti 28 Kasus Tabrakan Kapal di Sungai Musi, Minta Pengawasan Diperketat
- Putra Mantan Walikota Palembang Resmi Jadi Anggota DPRD Melalui PAW
