Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muara Enim mengusulkan pergantian Pj Bupati Muara Enim, Ahmad Rizali dalam waktu dekat.
- Pj Bupati Muara Enim Tinjau Langsung Program Makan Bergizi Gratis
- Pj Bupati Dukung Swasta Kembangkan Sektor Pariwisata di Muara Enim
- Antisipasi Kebakaran Akibat Korsleting Listrik, Pj Bupati Muara Enim Imbau Warga Cek Instalasi Listrik Secara Berkala
Baca Juga
Hal ini diungkapkan oleh anggota DPRD Muara Enim dari Fraksi Nasdem, Kasman MA kepada awak media. Menurutnya, pergantian ini terkait dengan hajat masyarakat dan keberlanjutan roda pemerintahan di Muara Enim.
"Mekanisme usulan pergantian ini sudah sesuai aturan, surat edaran Sekjen Kemendagri. Ini bukan soal nuansa politis, ini terkait hajat masyarakat banyak dan untuk lajunya roda pemerintahan. DPRD sendiri mengusulkan itu dengan tidak gegabah, tentu dengan perhitungan dan alasan kuat kenapa harus diganti," jelas Kasman
Selanjutnya kata Kasman, ada tiga orang calon yang diusulkan untuk menggantikan posisi Rizali yang juga menjabat Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel ini, yaitu: Ir. Yulius M.Si, Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim; Muhammad Iqbal Alisyahbana SSTP, M. Si Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Selatan; dan Imam Pasli SSTP M.Si, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Ketiga nama tersebut menurut Kasman sebetulnya sudah lama diusulkan oleh DPRD Kabupaten Muara Enim dalam surat bernomor 30/760/DPRD/2023 tertanggal 12 Juni 2024. Kasman menambahkan, pengusulan tiga nama calon Pj Bupati Muara Enim merupakan hasil rapat pimpinan dan ketua fraksi-fraksi di DPRD.
"Seluruh fraksi di DPRD berhak mengusulkan nama calon Pj Bupati, dan pengusulan ini adalah hasil tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri. Biarkan demokrasi di Bumi Serasan Sekundang ini berjalan riang gembira," harapnya.
Ketua DPRD Muara Enim, Liono Basuki mempertegas pernyataan Kasman dan mengonfirmasi adanya surat pengajuan usulan calon Pj Bupati tersebut. Dorongan terhadap pergantian Rizali ini, juga tak lepas dari rencananya untuk maju di Pilkada mendatang.
"Berdasarkan surat edaran Kemendagri nomor 100.2.1.3/2314/SJ tanggal 16 Mei 2024, perihal pengunduran diri penjabat Gubernur, penjabat Bupati/Wali Kota yang akan maju dalam Pilkada 2024 secara serentak nanti," kata Liono.
Di sisi lain, beredarnya informasi mengenai pergantian Ahmad Rizali ini tak terlepas pula dari polemik yang berkembang di Muara Enim sepekan terakhir, setelah Rizali diketahui berseteru dengan aktivis dan wartawan di Bumi Serasan Sekundang.
Sebelumnya, pengamat Politik Sumsel Bagindo Togar memberikan penilaian terhadap Rizali, yang sejak kemunculannya menjadi Pj Bupati Muara Enim, sosok ini menurut Bagindo tak pernah lepas dari kontroversi.
"Dari awal saya melihatnya tak lepas dari kontroversi. Makanya, timbul anggapan kalau dia anti kritik," ujarnya. Seharusnya, kata Bagindo, sebagai Pj Bupati Muara Enim, Ahmad Rizali dapat bekerja secara profesional dan objektif dalam mengelola pemerintahan serta mengatasi berbagai tantangan yang ada di Muara Enim.
"Seorang Pj kepala daerah itu ditugaskan untuk menjalankan roda pemerintahan. Tapi kalau masalah yang timbul seperti ini, habis saja waktu dengan pekerjaan dengan hal yang tidak substansial," ucapnya.
Bagindo mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan melihat permasalahan dari dua sisi. "Dia tidak boleh baper (terbawa perasaan) dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin daerah, tapi aktivis dan pegiat lainnya juga jangan gampang tersulut emosi. Jadi harus seimbang, karena karakter orang itu berbeda-beda," terangnya.
Di pihak yang sama, Ketua Dewan Kehormatan PWI Sumsel Ocktaf Ryadi juga menyayangkan sikap Ahmad Rizali yang menjawab pertanyaan awak media dengan nada meremehkan sekaligus menantang tersebut. Menurut Oka -sapaan akrabnya, Rizali memberikan contoh yang tidak baik sebagai seorang pejabat publik.
"Sebagai pejabat publik, harus bisa melayani termasuk media. Tidak layak menjawab konfirmasi seperti itu. Lebih baik dia menjawab no comment kalau memang tidak mau menjawab," ungkapnya.
Merasa Paling Berkuasa, Siapa di Belakang Ahmad Rizali?
Sikap Rizali terhadap aktivis dan awak media ini menjadi cerminan buruk demokrasi karena dinilai arogan dan antikritik. Direktur Suara Informasi Rakyat (SIRA), Rahmat Sandi mengatakan, Ahmad Rizali seharusnya memberikan penjelasan atau klarifikasi, bukan membalas dengan komentar yang menghina dan merendahkan orang lain.
"Sikap seorang pemimpin seharusnya mencerminkan kedewasaan dan kemampuan untuk menerima kritik dengan lapang dada. Kalau responsnya malah menghina atau merendahkan, artinya dia belum pantas jadi pemimpin," ujar Rahmat.
Menurutnya, pemimpin atau pejabat seharusnya dapat mengelola kritik yang diterima. Seperti itu pula penilaian yang diberikan oleh Ketua BPI KPNPA RI Sumsel Feriyandi. Sikap Rizali menurutnya bukan tanpa alasan, sebab arogansi ini cenderung muncul ketika seseorang merasa berkuasa penuh.
"Bisa jadi karena dia merasa berkuasa, atau ada yang melindungi (beking) sehingga berani seperti itu. Lalu, bagaimana dia mau mengayomi masyarakat kalau sikapnya arogan seperti itu. Malah mencerminkan pemimpin yang tidak memiliki moral dan etika," ungkapnya.
Sementara itu, terkait dengan informasi dan pemberitaan yang beredar mengenai dirinya, Ahmad Rizali sampai saat ini belum memberikan keterangan maupun klarifikasi pada awak media.(*tim) 
- DPRD Muara Enim Dukung Langkah Bupati Wujudkan Kota Bebas Truk Batu Bara
- DPRD Muara Enim Sesalkan PT DBU Tak Kunjung Perbaiki Jalan Kota
- DPRD Muara Enim Geram, Minta PT DBU Tanggung Jawab atas Dampak Angkutan Batu Bara
