Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diingatkan jangan asal bicara terkait rencana pemindahan kantor operasional Pertamina ke Ibu Kota Negara (IKN). Apalagi sampai membuat narasi yang dapat mengundang kontroversi dengan mengatakan kantor Pertamina di Jakarta hanya sewa.
- Ahok Kaget Data Kejagung Lebih Komplit soal BBM Oplosan
- Usai Ahok, Nicke Widyawati Juga Diperiksa KPK
- Peluang Rematch Ahok Versus Anies Masih “Digodok” PDIP
Baca Juga
Peringatan itu disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, Kamis (20/7).
Menurut Mulyanto Ahok gegabah dan tidak profesional. Harusnya Ahok fokus pada tugas dan kewenangannya untuk membawa Pertamina mengembangkan usaha di bidang migas, bukan menyasar ke bidang lain di luar kompetensinya.
Mulyanto mengatakan Ahok jangan mempolitisasi Pertamina dengan mendorong BUMN migas ini pindah ke IKN dan berinvestasi di luar kompetensi intinya di sana.
"Pertamina sebaiknya fokus pada bidang usahanya di sektor migas, ketimbang cawe-cawe pada pekerjaan lain di luar kompetensinya," kata Mulyanto.
Mulyanto menyebut pernyataan Ahok yang ingin memindahkan kantor Pertamina ke IKN dengan alasan kantor di Jakarta hanya sewa sangat kontroversial karena tidak sesuai kenyataan.
Mestinya Ahok berkoordinasi dahulu secara internal dengan direksi di level korporasi sebelum dibawa ke luar. Jangan gagasan yang masih mentah sudah dilempar ke publik. Ini kontra produktif bagi penerimaan publik terhadap Pertamina.
"Apalagi kalau ide-ide mentah tersebut berbau politis. Tugas Komut itu adalah terkait pengawasan perusahaan bukan pelaksanaan aksi korporasi. Ahok sudah salah kaprah melampaui kewenangannya," tukas Mulyanto.
- Oriental Circus Dituding Langgar HAM, DPR Minta Investigasi Tuntas
- Hadiah Spesial untuk Pemudik Lebaran, Pertamina Turunkan Harga BBM Nonsubsidi
- Pertamina Siagakan Satgas Ramadan dan Idul Fitri 2025, Stok BBM dan LPG Sumbagsel Aman