Ditunjuk Sebagai Kepala BKKBN, Mediheryanto Optimis Turunkan Angka Stunting Sumsel

Foto bersama pelantikan kepala BKKBN Sumsel dan Gubernur Sumsel, Herman Deru. (Istimewa/rmolsumsel.id)
Foto bersama pelantikan kepala BKKBN Sumsel dan Gubernur Sumsel, Herman Deru. (Istimewa/rmolsumsel.id)

Resmi dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumsel, Mediheryanto menargetkan dua hal besar di Sumsel yakni menyukseskan program Bangga Kencana (pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) serta menurunkan angka stunting sesuai target nasional yaki diangka 14 persen.


"Target terbesar kita menurunkan angka kelahiran total menjadi 2,09 dari tahun sebelumnya yakni  mencapai 2,38 ," ujarnya saat pengukuhan Kepala Perwakilan BKKBN Sumsel oleh Gubernur Herman Deru di Auditorium Bina Praja, Jumat, (11/2). 

Sedangkan untuk target kedua Medi berencana akan menekankan penururnan angka prevalensi stunting di Sumsel. Diketahui angka stunting nasional dari studi status gizi Indonesia (SIGI) mencapai 27,7 persen dan pada tahun 2024 ditarget bisa turun menjadi 14 persen. 

"Angka  prevalensi stunting Sumsel di tahun lalu mencapai 24,8 persen dan 2024 harus menyamai target nasional di 14 persen. Harus bisa menurunkan 10,8 persen," terangnya 

Diakuinya bahwa tugas tersebut tidak mudah, dan akan terasa ringan apabila dikerjakan bersama-sama. Sehingga dalam pelaksanaannya kelak ada beberapa pendekatan yang harus dilakukan, daintaranya pendekatan gizi yang yang harus terintegrasi dengan semua sektor dan multi sektor. Baik dari pemerintahan maupun non pemerintahan. Serta pendekatan melalui partisipasi semua pihak. 

"Dengan kesamaan visi misi semua sektor, kita yakin dan percaya bisa menurunkan angkanya menjadi 14 persen pada 2024," katanya. 

DIa menambahkan, pendekatan terhadap keluarga yang memiliki resiko stunting juga harus dilaksanakan. pertama perlunya edukasi kepada calon pengantin yang menikah usia muda di bawah 20 tahun dan yang anemia, baru kemudian pada ibu hamil, balita dan ibu menyusui. 

"Upaya pendekatan kepada keluarga yang berisiko harus dilakukan percepatan. 2021 lalu, BKKBN sudah memiliki 6 ribuan tim pendamping keluarga, tersebar di seluruh desa dan kelurahan di Sumsel. Anggotanya bidan desa, tim penggerak PKK dan kader Posyandu. Nanti akan di skrining terhadap mereka yang beresiko, treatmen sehingga bisa tuntas menghadapi keluarga yang ounya resiko," jelasnya. 

Sedangkan itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, perlu ada digitalisasi timbangan di Posyandu untuk benar-benar memgetahui detail berat badan anak. "Perlu ada digitalisasi timbangan untuk bisa ketahui tiap saat pertumbuhan bayi," ujarnya. 

Ia menilai, aneh bila angka stunting di Sumsel masih dikatakan tinggii. Sebab, Sumsel sebagai lumbung pangan nasional dengan pemenuhan karbohidrat yang berlimpah seharusnya dapat memenuhi  kebutuhan gizi. Belum lagi, berbagai jenis ikan cukup banyak di Sumsel. 

"Mungkin ada ketidakseimbangan makanan yang dikonsumsi, pendamping keluarga bisa menyosialisasikan misal ketika makan nasi dengan mie, itu kan sama-sama karbohidrat, perlu ada pemenuhan gizi yang lain," ungkapnya. 

Ia menyebut, perlu adanya dukungan dari pendamping dan BKKBN bekerja simultan, dimana nantinya Pemprov akan menyambungkan dengan program dari pusat kepada kabupaten/kota sesuai kapasitas Gubernur sebagai koordinator di provinsi. 

"Kita juga minta BKKBN berkoordinasi dengan seluruh OPD , termasuk BKOW di provinsi, GOW di kabupaten/kota dan lainnya," pungkas dia.