Muslim, Kepala Desa (Kades) Benua Raja, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan diminta untuk mundur dari jabatannya lantaran dituding tidak transparan dalam penggunaan anggaran dana desa.
- Tujuh Kepala Desa di Muara Enim dan Dua di Banyuasin Diduga Langgar Netralitas Pilkada
- Pemerintah Setuju RUU Desa Segera Dibahas
- Kades di Kabupaten Ini Sudah Empat Bulan Belum Gajian, Ini Penyebabnya
Baca Juga
Desakan itu muncul setelah puluhan warga melakukan aksi demo di depan halaman kantor Camat Pajar Bulan, Kabupaten Lahat, Rabu (8/11).
Pantauan di lapangan aksi unjuk rasa warga desa ini mendapatkan pengawalan dari aparat keamanan Polsek setempat dimana polisi meminta agar massa pendemo dapat menjaga ketertiban selama menjalankan aksi
Koordinator massa aksi Herwan mengatakan, pihak Kecamatan harus mengambil tindakan tegas dengan melengserkan jabatan Kepala Desa Benua Raja.
“Jadi intinya kami mendesak agar kepala desa Benua Raja mundur dari jabatan. Selain itu massa juga meminta pihak kecamatan maupun yang menaungi desa agar segera menampung apa yang telah disampaikan pada hari ini karena telah melukai kepercayaan kami warga,"ujar Herman Rabu (8/11)
Apabila aksi ini hari ini tidak ada tanggapan, massa pendemo mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar lagi sampai tuntutan mereka diakomodir.
Sementara itu, Camat Pajar Bulan Alyika menanggapi aksi massa ini mengatakan, pemerintah Kecamatan akan membahas persoalan yang dituntut oleh warga dengan pemerintah desa agar dapat di selesaikan.
“Kami selaku di pemerintahan Kecamatan Pajar Bulan menampung aspirasi masyarakat pada hari ini, perihal adanya dugaan tindak transparansi pengelolaan dana desa, tentunya kami selaku pemerintah akan memanggil Kepala Desa serta BPB untuk mencari solusi akar permasalahanya,"ujarnya.
Hingga berita dibuat, belum ada tanggapan dari Kades Benua Raja yang di demo lantaran menurut pegawai Pemdes setempat menyampaikan bahwa sang Kades sedang di luar kota dalam rangka dinas.[TF]
- WALHI Sumsel Soroti Potensi Konflik Satwa Liar Akibat Eksplorasi Panas Bumi di Lahat
- DKPP Hentikan Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Bawaslu Lahat
- Sidang DKPP: KPU dan Bawaslu Lahat Dituding Tak Profesional
