Deklarasi Koalisi Perubahan untuk Persatuan (Nasdem, Demokrat dan PKS) dinilai hanya sekadar seremonial belaka. Itu lantaran tidak ada hal baru dalam piagam kesepakatan yang diteken ketiga ketua umum partai.
- PKS Klaim Kemenangan di 10 Pilkada Serentak Sumsel
- Sesalkan Sikap KPK di Kasus Sahbirin Noor, DPR: Katanya Berani Jujur Hebat?
- Soal Cetak 3 Juta Lahan Baru, Legislator PKS Usul Petani Milineal Digaji Minimal Rp5 Juta
Baca Juga
Direktur Ekskurif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai bahwa Nasdem, Demokrat dan PKS kurang greget untuk mendeklarasikan koalisi dan dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai bacapres 2024.
“Itu yang deklarasi bukan ketua umumnya. Seremonial aja untuk yang penting dapet 20 persen (Presidential Threshold) berkoalisi dulu, setelah itu dilanjutkan. Mestinya kalau mau, gaspoll aja besar-besaran kalau Nasdem, Demokrat, PKS serius,” kata Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu melalui sambungan telepon, Sabtu (25/3).
“Jadi, saya melihat tidak ada gregetnya, seremonial, tidak ada yang wah, tidak ada yang progresif dalam kesepakatan bersama tersebut,” imbuhnya.
Kendati begitu, Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia itu menyebut, sacara politik, Anies Baswedan diuntungkan dengan deklarasi piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan tersebut. Pasalnya, Anies mendapatkan angin segar bahwa dia akhirnya diusung oleh tiga partai dalam sebuah koalisi.
“Saya melihat dampaknya secara politik Anies untung, karena dia ada kepastian bisa nyapres. Selama ini kan ada kekhawatiran Anies tidak dapat tiket,” tutur Ujang.
Meskipun, sambungnya, sebelum resmi didaftarkan ke KPU RI pada saatnya nanti sebagai capres yang diusung oleh gabungan partai politik (koalisi), Anies masih belum aman sepenuhnya. Sebab, dinamika politik masih berjalan cukup dinamis menjelang Pilpres 2024.
“Jadi, ini juga belum tentu Anies bisa nyapres, karena bisa jadi nanti ketika di daftarkan ke KPU ada yang menarik diri cabut dukungan kan?” pungkasnya.
- Nasdem Tunjuk Umari Supiandi Jadi Ketua Komisi I DPRD Palembang Gantikan Dedi Siprianto
- Legislator Nasdem Yakin Prabowo Bisa Negosiasi Tarif Impor Trump
- Begini Respon Wali Kota Palembang Ratu Dewa Setelah Rival Politiknya Jadi Tersangka Kasus Korupsi