Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran mulai dekati organisasi masyarakat (Ormas).
- KPU OKI Klarifikasi Terkait Oknum PPS Mataram Jaya Diduga Tidak Netral
- Lembaga Survei Wajib Daftar untuk Dapat Akreditasi KPU RI
- KPU Mulai Verifikasi Faktual Dokumen 9 Parpol Nonparlemen di Tingkat Kabupaten/Kota
Baca Juga
Dalam pendekatannya kepada ormas yang berbasis Agama Islam, KPU Kabupaten Pangandaran memulai konsolidasi dan komunikasi guna kelancaran pesta demokrasi 2024 nanti.
Selain itu, bahasan lain soal politik identitas juga mulai disentil dan disisipkan dalam konsolidasi KPU Kabupaten Pangandaran kepada ormas-ormas di daerah.
Ketua KPU Kabupaten Pangandaran, Muhtadin memaparkan, penyampaiannya kepada setiap ormas adalah tentang bagaimana bahayanya politik identitas dalam Pemilu.
"Politik identitas, tipis-tipis kami juga bahas dalam koordinasi dengan NU. Komunikasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa bagaimana politik identitas kebablasan itu berbahaya," kata Muhtadin diberitakan Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (6/7).
Dalam kontestasi politik terutama di Nasional dan Pilpres, selalu menjadi komoditas yang paling menarik untuk dijadikan konflik.
"Jelas ini sangat berpeluang untuk menjadi konflik. KPU sebagai manajer konflik, tentu harus pandai dalam meramu ini agar pelaksanaan pesta demokrasi tetap kondusif," terangnya.
Kepada beberapa ormas, Muhtadin mengaku sudah membangun komunikasi, konsolidasi dan koordinasi yang baik agar pemilu mendatang berlangsung aman.
"Kami membangun konsolidasi dan silaturahmi dengan NU ini untuk membangun kesamaan mari kita jaga republik dan pangandaran ini supaya tidak terjadi konflik," pungkasnya. 
- KPU OKI Klarifikasi Terkait Oknum PPS Mataram Jaya Diduga Tidak Netral
- PKS Dukung Anies Bikin Partai Baru: Biar Lebih Leluasa Bermanuver
- Dukungan Bagi Calon Non-Partai Dinilai Sebagai Bukti Gagalnya Kaderisasi, Memicu Penolakan di Akar Rumput
