Buntut Konten Rendang 200 Kg Hilang, Koalisi Masyarakat Palembang Gugat Willie Salim

Koalisi Masyarakat Palembang secara resmi mengajukan enam tuntutan terhadap Willie Salim/ist
Koalisi Masyarakat Palembang secara resmi mengajukan enam tuntutan terhadap Willie Salim/ist

Koalisi Masyarakat Palembang secara resmi mengajukan enam tuntutan terhadap Willie Salim, seorang kreator konten yang diduga mencemarkan nama baik Kota Palembang melalui konten-konten kontroversialnya.


Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah pertemuan yang digelar di Guns Café pada Sabtu (22/3) malam, yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, tokoh budaya, dan aktivis sosial.

Ketua Koalisi Masyarakat Palembang, M. Hidayatul Fikri, didampingi oleh Sekretaris Kirana dan Suzan Oktaria, menegaskan bahwa tuntutan ini merupakan respons terhadap kontroversi yang ditimbulkan oleh Willie Salim, terutama terkait dua peristiwa yang viral di media sosial.

"Tragedi rendang dan pembagian kolak duren di Benteng Kuto Besak (BKB) adalah dua insiden yang telah merugikan citra kuliner dan budaya Palembang. Tragedi rendang menciptakan persepsi negatif terhadap kuliner khas Sumatera Selatan, sementara pembagian kolak duren di BKB memicu kegaduhan nasional, yang mengkritik masyarakat Palembang," ujar Hidayatul Fikri.

Dalam pertemuan tersebut, Koalisi Masyarakat Palembang mengeluarkan enam tuntutan utama. Pertama, mereka mendesak Willie Salim untuk menghapus seluruh konten di berbagai platform yang dianggap mencemarkan nama baik Kota Palembang, terutama yang berkaitan dengan Tragedi Rendang dan Pembagian Kolak Duren di BKB.

Kedua, koalisi ini mengajukan tuntutan hukum terhadap Willie Salim, baik secara perdata, pidana, maupun hukum adat, atas perbuatannya yang dianggap menimbulkan kegaduhan nasional dan merugikan citra masyarakat Palembang. Tuntutan ini menunjukkan tekad mereka untuk menegakkan keadilan.

Ketiga, Koalisi Masyarakat Palembang juga mengajak masyarakat untuk memboikot akun-akun media sosial Willie Salim sebagai bentuk protes dan untuk mencegah penyebaran narasi negatif lebih lanjut mengenai Kota Palembang. Mereka juga berencana untuk melaporkan kreator konten lain yang ikut menyebarluaskan atau membuli masyarakat Palembang terkait kontroversi ini.

Selanjutnya, koalisi meminta pihak kepolisian untuk mengusut keterlibatan petugas yang mengawal Willie Salim saat acara buka puasa bersama di BKB, yang dianggap turut memicu kontroversi besar. Mereka juga menuntut agar pihak kepolisian menyelidiki SOP perizinan kegiatan Willie Salim di BKB, yang dianggap tidak terkoordinasi dengan baik dan berujung pada kegaduhan.

Para tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa langkah yang diambil bukan sekadar luapan emosi, melainkan upaya nyata untuk menjaga harga diri dan kehormatan Kota Palembang.

"Kami tidak akan tinggal diam ketika nama baik kota ini diinjak-injak oleh orang yang tidak memahami budaya kami. Langkah ini adalah bentuk nyata perlawanan terhadap segala bentuk penghinaan terhadap masyarakat Palembang," ujar pria yang akrab disapa Mang Dayat.

Sejak pernyataan ini diumumkan, banyak warganet asal Palembang yang menyuarakan dukungan terhadap tuntutan ini, terutama dalam bentuk ajakan boikot terhadap akun-akun Willie Salim. Tagar seperti #BoikotWillieSalim dan #PalembangBermartabat mulai ramai di berbagai platform media sosial.

Koalisi Masyarakat Palembang juga berencana untuk mengajukan petisi online sebagai langkah selanjutnya, menuntut agar pihak berwenang mengambil tindakan tegas terhadap konten-konten yang dianggap merugikan citra Palembang. 

Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, koalisi berencana membawa kasus ini ke ranah hukum. Beberapa langkah yang sedang dipersiapkan meliputi laporan resmi ke pihak kepolisian untuk dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang menyesatkan.

Koalisi Masyarakat Palembang juga mempertimbangkan upaya hukum adat, dengan meminta tokoh adat dan sesepuh Palembang untuk mengambil tindakan simbolis terhadap pihak yang dianggap merugikan nama baik kota.