Dorongan partai politik pengusung calon kepala daerah kepada Presiden ketujuh Joko Widodo, agar ikut serta dalam kegiatan kampanye mendapat respon Bawaslu.
- Puluhan Laporan Pelanggaran PSU Masuk ke Bawaslu Empat Lawang, ASN dan Kades Jadi Sorotan
- Puluhan Laporan Pelanggaran PSU Masuk ke Bawaslu Empat Lawang, ASN dan Kades Jadi Sorotan
- DKPP Hentikan Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Bawaslu Lahat
Baca Juga
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja tidak mempersoalkan jika Jokowi ikut dalam kampanye cakada, misalnya seperti diharapkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai salah satu partai politik pendukung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur (cagub-cawagub) Jawa Tengah, Ahmad Luthfi-Taj Yasin.
"Apakah Pak Jokowi pejabat negara sekarang? Bukan, kan," ujar Bagja kepada wartawan, pada Sabtu, 26 Oktober 2024.
Bagja menjelaskan, posisi Jokowi yang kini telah purna tugas dari jabatan Presiden RI tidak termasuk pelanggaran pelibatan pejabat negara dalam kampanye pemilihan.
"Itu saja jawabannya," tegasnya memastikan tak ada unsur pelanggaran yang bisa dikenakan kepada Jokowi jika ikut kampanye.
Beda halnya, ditegaskan Bagja, apabila Jokowi ikut dalam semua proses pemenangan pasangan cakada. Dimana, seharusnya berada dalam struktur tim kampanye.
"Tapi jika tidak ya boleh-boleh saja, kan sudah kembali ke warga negara biasa," demikian Bagja menambahkan. 
- Puluhan Laporan Pelanggaran PSU Masuk ke Bawaslu Empat Lawang, ASN dan Kades Jadi Sorotan
- Puluhan Laporan Pelanggaran PSU Masuk ke Bawaslu Empat Lawang, ASN dan Kades Jadi Sorotan
- Polda Sumsel Kerahkan 1.649 Personel Jaga PSU Empat Lawang
